Mantan Aktivis Mahasiswa Angkat Bicara Atas Aksi Penghadangan Neno Warisman

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Ikhwanul Rubby

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mantan aktivis mahasiswa di Riau bersuara atas aksi sekelompok massa yang melakukan penghadangan kedatangan Neno Warisman di gerbang Bandar Udara (Bandara) Sultan Syarif Kasim (SSK (II) Pekanbaru.

Suara mereka menanggapi tertahannya Ustadzah Neno Warisman di gerbang Bandara SSK II Pekanbaru hari ini.

Para mantan aktivis mahasiswa dan mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia itu menyerukan protes ke Kapolda.

Baca: Tanzil Hadid Sudah 10 Tahun Ditempah, Mulai Direkrut di Masjid Sampai Umrohkan Orang Tua

Baca: Neno Warisman ke Pekanbaru, Massa Dibubarkan, Mobil Tertahan di Bandara dalam Kawalan Polisi

Mantan Kordinator Lapangan Demo BEM Seluruh Indonesia, Topan Rezki Erlando kepada Tribunpekanbaru.com pada Sabtu (25/8) menyebutkan, Kapolda Riau tidak punya hak untuk melarang orang untuk berkunjung ke Riau.

Sebab, Riau terbuka bagi siapa saja yang mau berkunjung ke sini.

Harusnya yang dilarang itu yang buat kerusuhan di kawasan objek vital bandara bukan malah tamu dilarang masuk.

Koordinator Isu MINERBA BEM Seluruh Indonesia, Rinaldi Parepare mengatakan, yang dukung #2019gantipresiden itu bener, yang tolak aksi #2019gantipresiden juga bener, tiada yang salah, semua dijamin institusi.

Baca: Mobil Neno Warisman Masih di Bandara SSK II, Polisi Bubarkan Massa Pendukung

Baca: Dihadang Ratusan Orang, Neno Warisman Tertahan di Gerbang Bandara Pekanbaru Selama 3 Jam

Menurutnya, yang jadi masalah adalah banyak aturan yang dilanggar, banyak hak-hak demokrasi yang di kangkangi.

Satu di antaranya aksi di bandara.

"Sejak kapan boleh aksi di bandara, masjid dan tempat lainnya," tuturnya.

Mantan Menteri Sosial Politik Bem Unri, Suyeniturut andil bicara, ia menyayangkan sikap Kapolda Riau yang terkesan menghalang-halangi kebebasan berpendapat di muka umum.

"Seluruh mahasiswa harus protes ke Kapolda, jangan diam, ini preseden buruk terhadap demokrasi di Riau. Menyampaikan pendapat tidak perlu izin Kapolda, cukup pemberitahuan saja. Kepolisian wajib mengamankan dari gangguan kelompok yang ingin mengganggu jalanya kebebasan berpendapat tersebut," tegasnya. (*)