Anggota DPRD Inhil Laporkan Hasil Reses II Tahun 2018

Laporan Wartawan Tribuntembilahan.com, T Muhammad Fadhli.

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN – Anggota DPRD Indragiri Hilir (Inhil) melaporkan hasil reses II tahun 2018 dalam apat paripurna kelima masa sidang II tahun sidang 2018 di Kantor DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (3/9/2018).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil H. Dani M Nursalam beserta para Wakil Ketua DPRD Inhil, agenda sidang kali ini adalah penutupan Masa Persidangan II Tahun 2018 Sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2018 dan Penyampaian Laporan Hasil Reses II Tahun 2018.

Anggota DPRD Inhil Yuliantini bertindak selaku juru bicara penyampaian hasil Reses II Anggota DPRD Kabupaten Inhul, menyampaikan laporan hasil Reses II Tahun 2018 Daerah Pemilihan I, II, III, IV, V dan VI Anggota DPRD di 132 titik (lokasi) yang tersebar se Kabupaten Inhil yang di mulai tanggal 24 – 29 Agustus 2018.

Baca: Tiga Terdakwa Dugaan Tipikor Pembangunan RTH Tunjuk Ajar Divonis Bersalah

Baca: Ciptakan Kampanye Bersih, Bawaslu Kota Pekanbaru Kunjungi Partai Politik

Dalam penyampaiannya, Yuliantini mengatakan, berdasarkan hasil reses yang dilakukan Anggota DPRD masih ditemukan isu-isu trategis tentang persoalan-persoalan pembangunan di daerah, antara lain, masih minimnya pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan, perlu pembangunan tanggul untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan perkebunan kelapa masyarakat akibat tingginya intrusi air laut, perlunya peremajaan kebun kelapa rakyat, belum maksimalnya hasil trio tata air dalam membuat kebun masyarakat menjadi baik, fasilitas bangunan sekolah SD, SMP yang kondisinya perlu perhatian serius, penyebaran guru SD, SMP serta SMA yang tidak merata, serta belum terpenuhinya standar kebutuhan dasar masyarakat terhadap Air Bersih dan Listrik, masih terbatasnya tenaga medis yang ditempatkan di daerah marginal, belum maksimalnya program-program kegiatan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

“Segala permasalahan-persalahan sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan dinamika masyarakat dalam upaya menuntut peran Pemerintah Daerah untuk merespon dan mencari solusi-solusi guna menguraikan segala persoalan tersebut secara bertahap, bila persoalan tersebut secara bertahap dapat diselesaikan Pemerintah Daerah, niscaya masyarakat akan memberikan reaksi positif terhadap Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil Reses II yang dilaksanakan Anggota DPRD Kabupaten di 6 Daerah Pemilihan, Yuliantini menyampaikam, isu-isu strategis disampaikan masyarakat, antara lain, Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Program Pendidikan Dasar, Program perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian, Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan, program Peningkatan Iman dan Takwa, Program Perkebunan dan Pertanian, Program Penyediaan Air Bersih, program Pembinaan Generasi Muda, Program Pembangunan Rumah Layak Huni, Program Kesehatan Masyarakat, Program Perikanan dan Peternakan.

Baca: Hukuman Eri Jack Turun dari Hukuman Mati ke Hukuman Seumur Hidup

Baca: Deklarasi Pemilu Damai Polres Pelalawan Ditandai dengan Pelepasan Balon

Berdasarkan hasil Penjaringan Aspirasi dalam Rangka Reses II Tahun 2018 Anggota DPRD Kabupaten Inhil, Yuliantini menyampaikan kesimpulan, antara lain, masih banyak kegiatan (program) yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan atau Instansi pada tahun 2017 belum maksimal serta belum mengakomodir kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebutuhan infrastruktur maupun dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, masih banyak kebun kelapa rakyat yang kondisinya saat ini cukup memprihatinkan (rusak), sebagai akibat interusi air laut, dan upaya untuk membangun Tanggul, normalisasi serta Trio Tata Air dalam rangka penyelamatan kebun kelapa rakyat, belum maksimal.

Perlunya program perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian, sarana Produksi pertanian, perikanan dan perkebunan guna menunjang produktifitas masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Terakhir, masyarakat masih sangat membutuhkan sarana air bersih, seperti pengadaan Penampungan Air Hujan (PAH) dan Pembangunan sumur Bor.

Mewakili DPRD Inhil, Politisi Partai Golkar ini menyampaikan saran, antara lain, agar apa yang diusulkan masyarakat, baik melalui musrembang atau hasil dari pelaksanaan Reses yang dilakukan oleh anggota Dewan, selalu menjadi acuan oleh OPD untuk dijadikan skala prioritas dan dituangkan kedalam kegiatan (program) masing-masing OPD.

Baca: PLN Rayon Tembilahan Siap Back Up Selama Perbaikan PLTU Tembilahan

Baca: Lama Tak Terdengar, Ini Kabar Terbaru Ponsel Replika yang Sempat Trending di Indonesia

Berikutnya, Pemerintah Daerah diharapkan terus melanjutkan Program Pembangunan Tanggul Perkebunan dan Perbaikan Saluran Air (Normalisasi Parit) untuk menyelamatkan sebagian besar perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berikutnya, pemerintah Daerah diminta untuk selalu memperhatikan tentang kebutuhan dasar masyarakat, sepertinya tersedianya Listrik Desa, Air Bersih/PAH.

Terakhir, Pemerintah Daerah diminta agar dapat memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

“Demikianlah hasil laporan Reses II Tahun 2018 Anggota DPRD Kabupaten Inhil, kiranya dapat dijadikan acuan dan dasar bagi pembangunan dimasa mendatang,” tutup Yuliantini.

Tampak hadir dalam Rapat paripurna ke 5 masa persidangan II tahun sidang 2018, Bupati Inhil HM Wardan, Unsur Forkompinda Inhil, pejabat esselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. (*)