Maklum Kondisi Perekonomian Tahun Ini, Banggar DPRD Riau Tidak Minta Target Pendapatan APBD 2019

Jika merujuk pada pendapatan tahun 2018 tersebut, maka seharusnya target pendapatan yang diajukan Pemprov untuk tahun depan adalah Rp 1,82 miliar, dengan kenaikan 8,7 persen.

Baca: Kurir Narkoba Ambil Titipan di Tempat Sampah untuk Dikirim ke Palembang

Baca: Kelola Objek Wisata di Kemacatan, Sepuluh Pokdarwis di Rohul telah Terbentuk

"Persentase 8,7 miliar tersebut adalah rata-rata nasional, itu angka minimal. Harusnya rujukan target pendapatan yang diajukan adalah yang tahun lalu, bukan tahun 2017. Tahun lalu saja tercapai, mengapa harus merujuk kepada target tahun 2017. Dalam regulasinya juga diatur soal rujukan target pendapatan tersebut, bahwa harus menggunakan target 1 tahun sebelumnya," kata Aherson kepada Tribun.

Dikatakan Aherson, target pendapatan tersebut seluruhnya adalah dari pajak kendaraan bermotor, dan belum final dibahas pihaknya dengan Pemprov Riau.

Sementara itu, anggota Banggar lainnya, Sugeng Pranoto mengatakan, rapat tersebut akan dilanjutkan pada Senin depan, karena bel mencapai kesepakatan soal pendapatan tersebut.

Dikatakannya, selain masalah target yang bel sesuai, pihaknya juga mendapati adanya pos anggaran pendapatan yang belum lengkap.

"Kita lanjutkan Senin depan, karen masih ada pos pendapatan yang belum lengkap, itemnya masih banyak kosong. Kita lihat juga ada beberapa kejanggalan," kata Sugeng kepada Tribun.

Baca: Atlet yang Tidak Meraih Medali di Popwil Bakal Tidak Tercatat di PPLP

Baca: Prodi Teknik Otomotif Umri Lakukan Pengabdian Masyarakat

Dikatakan politisi PDIP ini, beberapa pos anggaran tersebut, bahkan ada yang kosong dan tidak masuk akal.

Maka, pihaknya akan mengulang kembali pertemuan tersebut selanjutnya, dengan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Misalnya kolam renang milik Pemprov, itu kontribusinya dalam setahun hanya Rp 200 ribu. Ada juga yang kosong, misalnya kantin. Padahal kita lihat kantin digunakan, apa itu tidak ada pungut sewanya? Maka dari itu, Senin kita minta OPD terkait agar hadir juga, kita akan pertanyakan, mengapa banyak kosong, dan mengapa pendapatannya tak masuk akal. Sehingga dalam pertemuan selanjutnya kita harapkan pendapatan ideal bisa dicapai," tuturnya. (*)