Tujuh Fraksi DPRD Inhu Tolak Sahkan APBD Perubahan Inhu Tahun 2018

Laporan Wartawan Tribuninhu.com, Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu) menolak untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.

Padahal, APBD P tersebut sudah sempat dibahas oleh Komisi DPRD Inhu bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengambilan keputusan oleh DPRD Inhu dilakukan melalui paripurna yang dihadiri oleh 27 orang.

Baca: Pemkab Kepulauan Meranti Upayakan 146 Guru K-2 Masuk P3K

Baca: Puskesmas Sungai Apit Masuk Tiga Besar Terbaik Nasional Kategori Daerah Terpencil

Penyampaian pandangan DPRD Inhu itu dilakukan oleh Manahara Napitupulu, yang merupakan anggota fraksi Demokrat sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhu.

Total tujuh fraksi di DPRD Inhu yang menolak pengesahan APBD 2018 dengan sejumlah alasan.

Pada penyampaiannya, Manahara menjelaskan sejumlah alasan penolakan pembahasan itu diantaranya sejumlah kegiatan masyarakat yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti insfrastrukur jalan dan jembatan yang sudah dianggarkan pada APBD 2018 tidak dilaksanakan.

Kemudian penolakan itu juga dikarenakan persoalan pengurangan dana alokasi desa (ADD) sebesar kurang lebih Rp 14 Milyar yang dinilai fraksi mengurangi hak-hak desa atas APBD sebagaimana yang telah diamanahkan UU tentang Desa.

Kemudian, terkait pokok -pokok pikiran anggota DPRD yang dihasilkan dari kegiatan reses anggota dewan saat turun kedaerah pemilihannya masing-masing juga turut dipersoalkan.

Baca: Tim BBKSDA Riau Pasang Kamera Dekat Jejak Harimau Sumatera di Desa Teluk Nibung Inhil

Baca: Terkendala RTRW Pembangunan Kawasan Industri Kampar Ditunda

Terkait penolakan ini, Sumini, Wakil Ketua DPRD Inhu sekaligus anggota fraksi PDI P membenarkan soal penolakan itu. Namun dirinya enggan banyak bicara soal penolakan tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Inhu, Suharianto mengatakan bahwa memang semenjak dua tahun lalu tidak ada pokok pikiran dewan yang dianggarkan sebagai bentuk tanggungjawab publik.

"Kita turun ke masyarakat saat reses dan menampung banyak kebutuhan masyarakat, itu tanggungjawab buat kita," katanya.

Yopi : Pemda Sudah Berjalan Sesuai Ketentuan

Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak mengesahkan APBD P Inhu tahun 2018.

Salah satu alasannya karena persoala pokok pikiran anggota DPRD yang dihasilkan dari kegiatan reses anggota dewan saat turun kedaerah pemilihannya masing-masing.

Selain itu juga ada alasan pembangunan infrastruktur yangsudah dianggarkan pada APBD 2018 tidak dilaksanakan.

Baca: Gelar Wisuda 86 Lulusan, Alumni D2 dari PSLD Siak Sampai Tahun 2018 Berjumlah 295 Orang

Baca: Siaran Langsung Juventus Vs Young Boys di RCTI, Selasa 2 Oktober 2018, Kick Off Pukul 23.30 WIB

Sikap DPRD Inhu yang menolak pembahasan APBD P tahun 2018 dinilai merugikan lembaga dewan itu sendiri.

Pasalnya pihak Pemerintah Kabupaten Inhu sudah menyusun sejumlah rencana dan mengikuti ketentuan sebelum menyampaiakan pengajuan APBD P 2018.

Bupati Inhu, Yopi Arianto dalam komentarnya ketika dikonfirmasi Tribuninhu.com mengatakan bahwa kondisi keuangan yang tidak stabil sehingga Pemkab Inhu lebih memilih program yang menjadi prioritas dalam penganggaran.

"Kondisi keuangan tentunya saat ini tidak stabil, makanya ada yang lebih prioritas dan mengutamakan kepentingan pelayanan," ujar orang nomor satu di Inhu itu.

Oleh karena itu, dirinya menilai bahwa DPRD Inhu tentu akan menyesal dengan keputusan yang sudah diambil.

"Sejumlah pelayanan yang menjadi prioritas kita itu, antara lain kesehatan, untuk kesejahteraan petugas kebersihan, dan banyak lagi. Saya yakin teman-temah DPRD saat ini sangat menyesal dengan tindakkan yang dilakukan mereka," katanya.

Baca: LIVE STREAMING TV One Film G30S/PKI. Berikut Hasil Visum terhadap Korban Peristiwa G30S

Baca: SEDANG BERLANGSUNG -- Live Streaming Film G30S/PKI di TVOne. Inilah Aktor Pemeran Soeharto

Dirinya berkata keputusan yang diambil DPRD merupakan hak DPRD Inhu.

"Semua hak mereka, biar waktu nanti yang akan menjawabnya. Semoga ke depan masyarakat tidak salah memilih wakil-wakilnya," katanya.

Sementara itu, terkait krisis anggaran saat ini Bupati Yopi menyatakan siap untuk menjelaskan kepada masyarakat.

"Kita siap terbuka menjelaskan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya berharap KPK segera turun untuk melihat kondisi saat ini di Inhu terutama apa yang dilakukan Pemda maupun DPRD karena saat ini tidak ada lagi yang ditutup-tutupi," pungkasnya. (*)