Pengadilan Negeri Pekanbaru Mulai Sidangkan Kasus Penerbitan SKPT Palsu di Kelurahan Delima

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mulai menyidangkan kasus penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) di Kelurahan Delima.

Adapun terdakwa yang menjalani sidang pada saat itu adalah Azhar Bin H Dahlil yang merupakan mantan Lurah Delima, Gani dan Charly Hery Relano.

Ketua majelis hakim dipimpin Marten Ginting dengan JPU Oka Regina dan Neni Lubis.

Terdakwa nampak mendengarkan pembacaan dakwaan, pada hari Kamis (4/10/18).

Baca: Jamaah dan Netizen Penasaran, Siapakah Sosok yang Selalu Mendampingi Ustaz Abdul Somad Ini?

Dalam dakwaanya, JPU mengatakan terdakwa Azhar bersama dengan Gani (berkas terpisah), R Rostiati alias Riem Binti Muhammad dan Charly Hery Relano (berkas terpisah) pada bulan November 2013 bertempat di kantor Lurah Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, maka akta itu dapat menimbulkan kerugian.

Terhadap tiga tersangka tersebut dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan.

Baca: Tiga Jabatan Camat Masih Plt, Walikota akan Mutasi Sejumlah Camat, Ini Kata Fraksi PDI-P DPRD

Usai pembacaan dakwaan perkara majelis hakim menunda sidang selanjutnya hingga tanggal 16 Oktober 2018 dengan agenda sidang Eksepsi dari Penasehat Hukum para terdakwa.

Kuasa hukum korban dalam perkara tersebut yaitu Abdy Jamail SH menyebutkan sidang perdana sudah berlangsung dan sidang selanjutnya pada 16 Oktober 2018.

Sidang perdana tersebut  terhadap laporan pemalsuan surat tanah yang dilaporkan oleh klien-nya H. Rifa Yendi, SH pada 2015 yang lalu.

Baca: Pekan Ini Jaksa Limpahkan Berkas Tersangka Kredit Fiktif BRI Agro ke Pengadilan

Abdy Jamail mengatakan bahwa dakwaan Jaksa terhadap para terdakwa sudah tepat dan berdasarkan hukum dan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan.

Mengingat bahwa dasar penerbitan surat keterangan pemilikan tanah atas nama Hj Rostiati pada tahun 2013 tersebut cacat hukum.

Menurutnya hal tersebut dikarenakan terbit diatas sertifikat tanah kliennya dan didasari atas keterangan palsu mengingat surat pernyataan yang digunakan hanya berupa fotokopi serta sempadan tanah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.

Baca: Ditemukan Brankas yang Berisi Uang Rp 1 Miliar di Reruntuhan Gereja di Sigi

Abdy juga membantah pernyataan penasehat hukum yang menyatakan bahwa JPU dalam dakwaan tidak objektif,.

Menurutnya pernyataan tersebut merupakan upaya pembelaan yang sia-sia.

Ditambahkan Abdy, kliennya merupakan satu-satunya pemilik yang sah terhadap objek perkara mengingat gugatan PTUN yang diajukan oleh Rostiati cs telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI.

Sedangkan terkait kemenangan gugatan perdata yang disebutkan oleh kuasa hukum Rostiati pada tingkat PN Pekanbaru dan PT Pekanbaru merupakan suatu kegagalan yang menyedihkan dari sebuah kemenangan.

Mengingat bahwa dalam putusan tersebut tidak ada dan tidak pernah membatalkan sertifikat tanah kliennya.

Melainkan hanya membatalkan sertifikat Nomor 894 tahun 1983 atas nama Rosmijan yang sudah dicabut oleh BPN Kota Pekanbaru.

Baca: Edy Syukur Harapkan Pekat IB Berkontribusi untuk Daerah

Terakhir Abdy mengatakan bahwa ia telah mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak klien nya dengan dugaan tindakan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara perdata ditingkat PN Pekanbaru, PT Pekanbaru dan PTUN Pekanbaru.

Yakni dengan melaporkan hakim-hakim yang memutus perkara tersebut kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI.

Baca: KPU Kampar Sedang Upayakan Perbaiki Website yang Diretas

Laporan yang ditujukan ke Bawas MA RI tersebut menurutnya telah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan surat tertanggal 30 Mei 2018, Nomor W4-U/2063/PS.02/V/2018, perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan telah diterima oleh KY RI.

Untuk menunggu tindakan berdasarkan register Nomor 0010/L/KY/I/2018 tanggal 16 Januari 2018.(*)