Kejati Riau Luncurkan Lapdumas, Begini Cara Laporkan Dugaan Korupsi Secara Online 

layanan Lapdumas online tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui website Kejaksaan Tinggi Riau

Kejati Riau Luncurkan Lapdumas, Begini Cara Laporkan Dugaan Korupsi Secara Online 
(Istimewa)
Sosialisasi Pengelolaan Lapdumas Korupsi berbasis IT Kejati Riau di Kejaksaan Negeri Siak beberapa waktu lalu 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru: Rizky Armanda

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Sejak 1 November 2018 lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau secara resmi meluncurkan layanan Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat (Lapdumas) dugaan terjadi tindak pidana korupsi.

Lewat layanan ini, masyarakat bisa melapor langsung secara online.

Kepala Kejati Riau Uung Abdul Syakur melalui Kasi Penerangan Hukum Kejati Riau Muspidauan menjelaskan, layanan Lapdumas online tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui website Kejaksaan Tinggi Riau dengan alamat http://kejati-riau.go.id

Kemudian klik banner aplikasi Lapdumas Tindak Pidana Korupsi Kejati Riau, atau langsung mengakses halaman aplikasi dengan alamat http://kejati-riau.go.id/lapdumastpk

Baca: Petugas Penguji KIR Dishub Pelalawan Mogok Kerja, Kendaraan Antre Panjang

Baca: Paripurna DPRD Kota Dumai Kamis Siang Hanya Dihadiri 20 Anggota Dewan, Bahas Masalah Ini

Lebih lanjut disampaikannya, dengan adanya layanan korupsi online tersebut, masyarakat yang mempunyai informasi terjadinya dugaan korupsi dapat secara langsung melapor, tanpa harus mendatangi kantor Kejati Riau.

"Dengan demikian masyarakat akan secara mudah berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Riau dengan cara pemberian informasi terjadinya dugaan korupsi," katanya, Kamis (22/11/2018).

Lebih jauh Muspidauan menuturkan, peran serta masyarakat ini sudah diatur pada Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi walaupun penyampaian informasi korupsi dilaporkan secara online, apabila pelapor menghendaki untuk merahasiakan identitasnya, maka kami akan menjaga kerahasiaannya," yakin dia.

Baca: VIDEO: Puluhan Massa Minta Polda Riau Usut Dugaan Korupsi Proyek PUPR Pemko Pekanbaru

Baca: Petuah Plt Gubernur Riau Usai Lantik Bupati Inhil, Kembangkan Prinsip Check and Balance

Halaman
12
Penulis: Rizky Armanda
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved