Kampar
Kritisi Tunggakan PJU Kampar Capai Rp 20 Miliar, Anggota DPRD Kampar: Kadisnya Nggak Bisa Dihubungi
Saya nggak bisa jawab. Kadisnya nggak bisa dihubungi. Saya selalu tanya Kabidnya, tapi nggak bisa jadi acuan,
Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Afrizal
lihat foto
Laporan Wartawan tribunpekanbaru.com, Fernando Sihombing
TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kampar, Chalisman disorot tajam oleh kalangan DPRD atas tunggakan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mencapai Rp. 20 miliar lebih.
PLN telah memutuspadamkan sementara listrik PJU sejak Senin (19/11/2018) malam lalu.
Wakil Ketua Komisi IV, Fahmil menilai, kinerja Chalisman buruk dalam mengelola anggaran.
Padahal, kata dia, pengalokasian listrik PJU hanya perlu kebijakan anggaran saja.
Sebab, Pemerintah Kabupaten Kampar mendapat untung dari pajak pemakaian listrik.
Mantan Ketua DPC Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Kampar ini tidak tahu persis alasan Dinas Perkim tidak mengalokasikan biaya listrik PJU untuk setahun penuh.
Baca: Listrik PJU Nunggak Rp 20 Miliar, Siap-siap Jalanan Bangkinang Kota Gelap Gulita Malam Ini
Baca: Tunggakan Listrik Capai Rp 20 Miliar, Pemkab Kampar Pasrah PLN Padamkan Penerangan Jalan Umum
"Saya nggak bisa jawab. Kadisnya nggak bisa dihubungi. Saya selalu tanya Kabidnya, tapi nggak bisa jadi acuan," ujarnya, Kamis (22/11/2018).
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Dinas Perkim selalu menganggarkan biaya listrik PJU tidak penuh setahun.
Sementara, Kampar menerima Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang terus naik tiap tahun.
Jika digunakan untuk membayar listrik PJU, Kampar masih surplus .
"Tahun 2016, (PPJ) sekitar 30 miliar. PPJ 2017 meningkat menjadi 34,8 miliar. Di tahun 2018 ini, smpai Oktober 2018, sudah 43,7 miliar. Mungkin bisa 50-an miliar tahun ini," jelas Fahmil.
Ia mengatakan, untuk belanja rutin seperti listrik PJU, pengalokasiannya mestinya konsisten.
Dianggarkan untuk setahun penuh.
Baca: Hasil Seleksi SKD CPNS 2018 Kampar hanya 71 dari 2.600 Peserta, Banyak Formasi Tak Terisi
Baca: Aplikasi Online Terkait Perizinan Usaha di Kampar, Begini Cara Menggunakannya
Sehingga Pemerintah tidak sampai tertunggak listrik PJU.
"Ini menyangkut layanan kepada masyarakat. Masyarakat selalu bayar tagihan. Dari tagihan itu ada PPJ," ujar Fahmil.
Menurut informasi yang diterimanya, masyarakat yang menunggak tagihan listrik justru tidak banyak.
Apalagi PLN sudah memperketat aturan jika masyarakat menunggak.
"Masyarakat akan berpikir. Kami bayar listrik, tapi kok lampu jalan mati?," kata Fahmil. Ia sudah pernah menyampaikan kepada Bupati tentang sikap Kepala Dinas Perkim yang tidak komunikatif dengan DPRD. Masalah penganggaran biaya listrik PJU mestinya bisa dicarikan solusinya ketika pembahasan di DPRD, jika Chalisman koperatif. (*)
