Selasa, 7 April 2026
Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Bengkalis

UPT Bapenda Riau Wilayah Bengkalis Capai 96 persen Target PAD 2018

UPT Bapenda Bengkalis berhasil mencapai 96,79 persen dari target PAD yang telah di targetkan pada awal tahun 2018 lalu.

Penulis: Muhammad Natsir | Editor: Ariestia
Kontan
ILUSTRASI - Uang rupiah 

Laporan wartawan tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau wilayah Bengkalis tahun ini berhasil mencapai 96,79 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah di targetkan pada awal tahun 2018 lalu.

Meskipun belum mampu mencapai target secara seratus persen, jumlah capaian tahun 2018 ini lebih tinggi di bandingkan capaian target PAD tahun 2017 sebesar 92,51 persen dari target PAD yang ditetapkan Kantor Bapenda Provinsi.

Baca: Link Streaming dan Link Live Score Cardiff City Vs Tottenham Hotspur, Kembali ke Posisi Dua

Hal ini diungkap Kepala UPT Bapenda Riau Wilayah Bengkalis Mohd Fadhlan melalui Kepala Tata Usaha Nazaruddin, Senin, (31/12) sore kemarin. Menurut dia jumlah PAD yang behasil diserap hingga per 31 Desember 2018 sebesar 20.576.062.522 Rupiah.

Jumlah tersebut berasal dari perolehan Pajak Kendaraan bermotor (PKB), PKB Alat Alat berat dan alat Besar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), BBNKB Alat Alat Berat dan alat Besar serta Pajak Penggunaan Air Permukaan. Menurut Nazaruddin dibandingkan tahun 2017 tersebut, penerimaan dari beberapa pajak ini mampu melebihi target yang telah di tetapkan.

"Seperti target kita dalam penerimaan pajak BBNKB Alat Alat Berat dan Alat Alat Besar. Dimana per 31 Desember ini sudah mencapai 213 persen penerimaanya dari target yang ditetapkan. Begitu juga dengan PKB dan PKB Alat Alat Berat dan Alat Alat Besar semua diatas seratus persen," pungkasnya.

Menurut Nazaruddin, dalam meningkatkan pencapaian target PAD pada tahun 2018 ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya, sehingga angka pencapaian tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Diantaranya dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah Bengkalis dalam pendataan semua potensi potensi sektor pajak yang ada di daerah.

"Kita tahun meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menjaring potensi pajak. Mulai dari Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Desa dalam menjaring potensi pajak yang ada," ungkapnya.

Seperti PKB Kendaraan roda empat bisa tercapai tahun ini melebihi target. Dimana pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah banyaknya kendaraan roda empat ambulan disetiap desa mengalami penunggakan pajak.

"Hasil koordinasi kita ternyata ambulan desa ini bukan tangung jawab pemerintah Bengkalis dalam membayarkan pajaknya, melainkan tangung jawab Pemerintahan Desa masing masing. Maka kita langsung koordinasi ke pemerintah Desa dan Alhamdulillah pemerintah desa mau membayarkannya," terang Nazaruddin.

Baca: Pengumuman Tuan Rumah Porprov Riau Diundur, KONI Pekanbaru Optimis Terpilih

Menurut dia dengan cara seperti inilah target pajak PKB kita bisa tercapai. Dengan berkoordinasi kepada mereka yang merupakan bertangung jawab terhadap pajak kendaraaannya.

Selain itu, upaya melakukan pendataan PKB Alat Berat juga menjadi sektor yang mampu melampaui target PAD di tahun 2018 ini. Dimana capaia PAD PKB Alat Berat ini mencapai 114 persen dari target yang di tetapkan.

"Untuk PKB Alat berat ini belum semuanya yang tergali potensi pajaknya. Ini baru alat berat di daerah kecamatan Bengkalis, Bantan dan Bukit Batu. Masih ada potensi alat berat lainnya yang bisa kita maksimalkan lagi tahun 2019 yakni di wilayah Siak Kecil, Rupat dan Rupat Utara," terang dia.

Selain itu seperti di kecamatan Rupat Utara, informasi yang di dapat ada sekitar 40 unit alat berat yang belum terkali potensi pajaknya. Ditahun 2019 akan di maksimalkan untuk mendapatkan potensi ini.

Menurut dia, di tahun 2018 ini memang untuk Siak Kecil Potensi alat berat belum terjamaah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pihak UPT Bapenda Riau Wilayah Bengkalis. Apalagi pihaknya tidaknya tidak punya biaya untuk turun ke kecamatan, hanya untuk turun ke provinsi dalam rangka rapat dan Evaluasi.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved