Wabup Zardewan: Memang Kita Nggak Buka Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Ia mengatakan gaji untuk honorer sendiri sebesar Rp 1,4 juta per bulan.

Sedangkan untuk P3K sudah sama dengan UMR bahkan lebih. Selain itu, pegawai P3K juga menerima uang dari tunjangan kinerja (tukin).

"Ini yang jadi bahan pertimbangan. Makanya tidak jadi kita terima (P3K)," terang Zardewan.

Kepala BKP2D Sempat Berkilah

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP2D) Pelalawan Edi Suriandi mencoba berkilah terkait dengan penerimaan P3K.

Berkilah terkait apakah Pemkab Pelalawan membuka penerimaan atau tidak.

Senin pagi (18/2), penerimaan P3K ini menjadi pembahasan di ruang Wakil Bupati Zardewan.

Saat itu, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat di ruang tersebut. Wabup Zardewan sendiri yang memimpin rapat.

Satu diantara materi yang dibahas dalam rapat adalah penerimaan P3K. Rapat memang tertutup namun kala pintu dibuka, terdengar pembahasan P3K.

Secara nasional, kemarin, Minggu (17/02/2019), pendaftaran P3K sudah berakhir.

Usai rapat, Edi Suriandi yang ditanya soal penerimaan P3K, awalnya tidak menjawab secara tegas soal penerimaan P3K. Ia mencoba berkilah.

"Kita ikuti saja pengumuman di sscasn (sscasn.bkn.go.id)," kilahnya.

Apakah kita (Pelalawan) membuka pendaftaran? "Kan sudah jelas tahapan di sscasn," kilahnya lagi.

Buka pendaftaran atau tidak Pak? tanya wartawan. "Sejauh ini kan tidak ada mendaftar. Keputusan pusat kapan berakhir pendaftaran? Kan semalam. Tidak ada yang mendaftar," ujarnya.

Bagaimana ada yang mendaftar kalau pendaftaran tidak dibuka Pak? "Kita (Pelalawan) tidak buka. Ini soal anggaran. Soal alasan tidak buka bisa ditanya ke pimpinan ya," ucap Edi tanpa berkilah lagi. (*)