Buka Saraserahan Kebangsaan di Pekanbaru, Mahfud MD Minta Jangan Terpecah

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang juga Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjaga persatuan.

Dia mendorong, tidak ada perpecahan di masyarakat.

"Saya keliling ke kota-kota di Indonesia (dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan). Sekarang di Pekanbaru. Untuk menyerukan bahwa bangsa ini harus dijaga kebersatuannya, karena kalau terpecah tidak akan ada yang diuntungkan," kata Mahfud saat diwawancarai Tribun, Sabtu (30/3/2019).

Lebih jauh kata Mahfud, jika semua masyarakat sudah bersatu, maka siapa pun yang menang dalam kontestasi Pilpres dan Pileg pada April 2019 nanti, maka rakyat sendiri yang akan untung.

Menurut Mahfud, kenapa persatuan mesti dijaga. Lantaran saat ini banyak orang yang mencari menang dengan mengabaikan rasa kesopanan, membuat fitnah, hoax, hingga meneror secara psikologis dan sebagainya.

Baca: Lahan Gambut Bekas Terbakar Ditanami Nenas

Baca: Hentikan Kendaraan yang Tak Wajar untuk Atasi Truk ODOL

Disinggung soal Provinsi Riau, Mahfud menyatakan jika secara umum sudah lumayan baik.

"Hanya nanti kecurangan. Tapi kalau kecurangan susah juga untuk tidak diketahui. Karena sekarang kan banyak pengawas. Yang resminya ada Bawaslu. Yang tidak resminya ada lembaga pemantau, survei, penjejak IT, ada semua," urai Mahfud.

Jadi dibeberkan Mahfud, masyarakat harus tenang, tidak usah ribut.

Nanti akan ada mekanisme untuk menyelesaikan berbagai kecurangan itu.

Baca: Resmi Masuk Indonesia! Ini Jadwal Pre Order Huawei P30 Lite, Bawa Teknologi Canggih Pada Kamera

Sementara itu Mahfud menilai, Pemilu pada masa Orde Baru (Orba) dengan masa sekarang sudah sangat jauh berbeda.

Dulu di masa Pemilu zaman Orba, korupsi dan kecurangan bersifat vertikal.

"Kemenangan sudah diatur dari atas, curangnya itu sudah diatur, Golkar dulu yang selalu curang. Sehingga kita lakukan reformasi politik, karena selalu curang secara politik," sebutnya.

Akan tetapi setelah reformasi lanjut Mahfud, korupsi dan kecurangan bersifat horizontal.

"Partai-partai sendiri saling curang antara satu sama lain. Sehingga tidak bisa menyalahkan pemerintah, gitu. KPU misalnya. KPU itu lembaga independen, usul pemerintah saja sering ditolak KPU," ucapnya.

"Kalau curang sekarang, dulu saya sudah pernah membuktikan. Partai ini curang di Jember, Partai ini curang di Garut, sama-sama curang semua, cuma sekarang horizontal," imbuh Mahfud.