Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Bagus Santoso Dukung Langkah Gubernur Riau Rasionalisasi OPD dan SOTK Pemprov Riau

Anggota DPRD Riau Bagus Santoso mendukung langkah Gubernur Riau Syamsuar untuk mengevaluasi OPD dan SOTK

Editor: Rinal Maradjo
istimewa
Bagus Santoso 

Bagus Santoso Dukung Langkah Gubernur Riau Rasionalisasi OPD dan SOTK Pemprov Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM - Anggota DPRD Riau Bagus Santoso mendukung langkah Gubernur Riau Syamsuar untuk mengevaluasi jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Bagus yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional itu mengatakan, banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang gemuk dipastikan akan berakibat pada pembengkakan alokasi anggaran daerah. 

Ia menyebutkan, perampingan OPD itu dinilai sebagai  langkah tepat di saat  kondisi keuangan daerah yang tidak mendukung serta terus defisitnya anggaran. 

“OPD yang gemuk itu ibarat obesitas maka lebih boros anggaran. Saya juga melihat, struktur biro di sekretariat daerah juga banyak yang tak efektif,” imbuhnya. 

Baca: Debat Pilpres 2019 Ke-4: Prabowo Sebut Tak Masuk Akal Dirinya Dibilang Akan Ubah Pancasila

Baca: Jokowi: Percayalah Pak Prabowo, Rantai Persahabatan Kita Tidak Akan Pernah Putus

Bagus Santoso juga menilai struktur OPD yang ada saat ini cukup gemuk bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Riau sekitar 6.8 juta jiwa. Struktur OPD yang besar ini dinilai pemborosan.

“ Di daerah lain justeru yang minta perampingan itu DPRD, di Provinsi Babel, Kabupaten Wajo, DPRD Jombang dan jauh hari sudah dilakukan Pemprov DKI” kata Bagus

Bagus Santoso juga menilai struktur OPD Provinsi Riau gemuk jika dilihat dari jumlan penduduk sekitar 6.8 juta jiwa. Ternyata disamakan bahkan jumlahnya nyaris sama dengan Jabar, Jateng dan Jatim yang berpenduduk 32 - 47 juta .

“ Ingat Riau sedang menghadapi masa sulit, masyarakat sudah paham, APBD 2018 defisit lebih Rp 1 triliun, begitupun tahun 2019 APBD turun menjadi Rp 9.1 triliun “ tuturnya.

Lebih lanjut Bagus mendorong agar Gubernur mengambil langkah cepat mengkaji secara komprehensif perampingan OPD.

Menurut pandangan Bagus Santoso, akan lebih tepat dengan struktur organisasi ramping namun memiliki fungsi yang besar.

Bukan sebaliknya gemuk tapi fungsinya tak maksimal.

SIMAK DAN SUBSCRIBE VIDEO BERITA TERBARU DARI KAMI DI KANAL YOUTUBE @tribunpekanbaruofficial :

Jangan sampai ada kesan seperti sebelum- sebelumnya karena ingin membalas budi dan menampung tim sukses digemukkan SOTK, tujuaanya melenceng dari visi dan misi saat kampanye.

Tambunnya OPD diketahui sebagai salah satu biang menguras anggaran. Untuk Pejabat eselon ll harus disediakan dana operasional jabatan dan Gedung belum lagi kendaraan dan hak- hak lainnya sementara program dan kegiatan untuk belanja langsung minim.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved