Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno Sebut Cawapres Ma'ruf Amin Diduga Langgar UU Pemilu,

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno Sebut Cawapres Ma'ruf Amin Diduga Langgar UU Pemilu,
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa.

Salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) oleh cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik," ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019) seperti yang dilansir dari Kompas.com. 

Menurut Bambang, Ma'ruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Baca: Profil 9 Hakim MK yang Akan Tangani Sengketa Pilpres 2019, Sidang Perdana Dijadwalkan Jumat

Baca: Hadapi Gugatan Paslon 02 di MK, KPU Riau Siapkan Sejumlah Bukti dan Jawaban

Baca: HS Pria yang Ancam Penggal Jokowi Minta Penangguhan Penahanan, Minta Izin Mau Menikah

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Namun menurut Bambang, nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu.

"Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN," kata dia.

Selain itu, lanjut Bambang, Ma'ruf Amin juga belum menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat di BUMN saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.

"Di kolom D-nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN, ternyata beliau tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga," ucap Bambang.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma'ruf. Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335. (*) 

BACA JUGA:

Baca: Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tambal Sejumlah Ruas Jalan Dharma Bakti

Baca: Potret Romantis Bulan Madu Syahrini dan Reino Barack di New Zealand

Baca: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Vs Yordania, Live di Indosiar, Ini Daftar Pemain (video)

Baca: FOTO: Mobil Dinas yang Dikandangkan di Gedung Daerah Provinsi Riau Mulai Diambil

 

Temukan kami di Facebook dan Instagram

 

Editor: Sesri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved