MK Batasi Pengunjung Sidang Gugatan Hasil Pilpres, Masing-masing Pihak Hanya Dapat 15 Kursi

Bagi semua pihak yang ingin menyaksikan sidang, MK menyediakan layar lebar dan juga live streaming di situs resmi. Juga ada siaran langsung di tv.

MK Batasi Pengunjung Sidang Gugatan Hasil Pilpres, Masing-masing Pihak Hanya Dapat 15 Kursi
Tribunnews/JEPRIMA
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat. MK akan membatasi pengunjung yang masuk ruang sidang, saat sidang sengketa pemilu yang dimulai Jumat (14/6). 

tribunpekanbaru.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membatasi jumlah pengunjung yang ingin menyaksikan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019, pada Jumat 14 Juni nanti. Rencananya, masing-masing pihak yang hadir hanya akan diberikan 15 kursi pengunjung.

Jubir MK, Fajar Laksono menjelaskan, pembatasan itu dalam rangka menjaga sidang berjalan lancar. Ia khawatir bila terlalu banyak orang di ruang sidang, justru malah mengganggu konsentrasi sidang.

"Tadi juga diputuskan bahwa yang menyaksikan persidangan itu dibatasi masing-masing pihak itu kursi 15 orang maksimal," katanya pada wartawan, Selasa (11/6).

Kemudian bagi pengunjung sidang yang tak kebagian di dalam ruang sidang MK, bisa menyaksikan sidang lewat layar kaca. Selain melalui siaran televisi, MK juga menyediakan siaran streaming. "Sidang terbuka semuanya bagi publik. Hanya saja untuk kelancaran persidangan, kita membatasi jumlah orang yang masuk ke ruang sidang," tuturnya.

Fajar menegaskan, penanganan PHPU tahun ini sama saja dengan PHPU untuk Pilpres 2014 silam. Dari segi mekanisme dan pengamanannya, kata dia, juga tidak mengalami perubahan.

Disampaikan, pengamanan dan pembatasan pengunjung ruang sidang dilakukan karena MK hanya diberi waktu 14 hari untuk mencapai putusan. Sehingga seluruh hal yang berpotensi mengganggu persidangan berusaha dihindari oleh MK.

"Nanti juga akan ada penutupan jalan, itu bukan berarti MK menghambat akses publik untuk mengikuti persidangan. MK semata-mata memastikan sidang berjalan lancar," ucapnya.

Fajar Laksono menjelaskan, layar lebar disiapkan MK di tenda merah putih di samping gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sedangkan live streaming bisa dilihat di website resmi MK dan media sosial MK.

"Publik juga bisa menonton melalui tv nasional, karena sejumlah stasiun TV sudah mengajukan izin untuk meliput sidang secara live," jelasnya.

Pada Selasa (11/6), MK meregister perkara PHPU Pilpres yang diajukan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno. Pada sidang perdana Jumat (14/6) mendatang, MK akan mendengarkan pokok permohonan yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi dan pengesahan alat bukti.

Kemudian MK akan menggelar sidang pemeriksaan pada 17 Juni hingga 24 Juni. Pada persidangan ini, MK akan memeriksa alat bukti para pihak, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan para pihak.

Selanjutnya, sembilan hakim MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 25 Juni hingga 27 Juni 2019. RPH merupakan waktu bagi hakim MK untuk memutuskan sengketa tersebut. Hasil dari RPH akan dibacakan paling lama pada 28 Juni 2019. (rol)

Penulis: rinaldi
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved