VIDEO: Disdik Riau Sudah Terima Surat Edaran Perubahan PPDB, Jatah Untuk Siswa Beprestasi Ditambah

TRIBUNPEKANBARU.COM - Dinas Pendidikan Provinsi sudah menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait perubahan kuota Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB).

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terjadi penambahan kuota untuk jalur prestasi dari 5 persen menjadi 15 persen.

Kemudian untuk jalur zonasi dikurangi jatahnya dari semula 90 persen menjadi 80 persen.

"Surat edarannya sudah kita terima dan kita siap untuk menjalankannya.

Jadi berdasarkan surat edaran yang terbaru untuk jalur zonasi dari 90 persen dikurangi menjadi 80 persen.

Sedangkan untuk jalur prestasi dari 5 persen ditambah menjadi 15 persen. Untuk jalur pindahan tetap, 5 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau, Rudiyanto, Senin (24/6/2019).

Lebih lanjut Rudiyanto mengatakan, untuk jalur zonasi, dari jatah 80 persen tersebut, 20 persen diantaranya adalah untuk siswa miskin.

Dengan adanya aturan tersebut, maka siswa yang berada di sekitar sekolah dijamin bisa masuk ke sekolah terdekat.

Sesuai dengan radius yang sudah ditetepkan. Untuk di provinsi Riau, radius tempat tinggal dari sekolah adalah 500 meter dari sekolah.

Menariknya, radius 500 meter ini tidak ada pengeculian batas administasi wilayah.

Baik kecamatan, kabupaten atau bahkan provinsi. Artinya, jika sekolah berada di kecamatan lain atau kabupaten lain, maka siswa terdekat harus tetap diterima meskipun berbeda kecamatan atau kabupaten dengan sekolah.

"Saya ingatkan lagi, penerimaan sesuai zonasi tidak berdasarkan kecamatan.

Termasuk beda kabupaten kalau sesuai zonasi boleh mendaftar, bahkan beda provinsi pun kalau masuk dalam zonasi itu harus diterima,” katanya.

Rudiyanto menegaskan pihak sekolah harus mematuhi sistem zonasi yang sudah ditetapkan.

Sebab setiap penerimaan siswa baru biasanya sering muncul protes dari masyarakat yang tinggal di dekat sekolah namun tidak diterima oleh pihak sekolah dengan alasan beda kecamatan atau kabupaten.