Berita Riau

Berencana Tambah 6 Sumur Minyak di Meranti Riau, PT EMP Terganjal Ganti Rugi Tanaman Rakyat

PT EMP mengajukan izin ke SKK Migas untuk membuka 6 sumur minyak baru dan jika tidak ada halangan izin itu akan keluar pada September 2019.

Berencana Tambah 6 Sumur Minyak di Meranti Riau, PT EMP Terganjal Ganti Rugi Tanaman Rakyat
istimewa
Wabup Meranti H. Said Hasyim dan rombongan melakukan peninjauan di lokasi operasional sumur minyak Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait SA di Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (31/7/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI- Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim melihat langsung proses pengeboran di lokasi operasional sumur minyak Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait SA di Daerah Makam, Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (31/7/2019).

Field Manager EMP Malacca Strait Imam Wahyudi mengatakan, sumur minyak EMP Malacca Strait yang beroperasi di antara Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Barat memiliki luas lahan operasi 78.000 meter persegi lebih.

Perusahaan Group Bakrie tersebut telah beroperasi sejak 2017, dengan jumlah produksi minyak mentah dari sumur minyak TB 1 sebesar 490 barel per hari (1 barel sama dengan 159 liter).

Imam Wahyudi menerangkan, ke depan perusahaan ini akan melakukan pengembangan usaha dengan menambah 6 sumur baru. Jika rencana ini terealisasi, maka total sumur menjadi 8.

Pihaknya tengah mengajukan izin ke SKK Migas dan jika tidak ada halangan diperkirakan izin itu akan keluar pada September 2019.

"Setelah izin itu keluar barulah kita akan membangun sumur minyak baru," jelas Wahyudi.

Namun, bukan hanya masalah izin, ternyata perusahaan masih harus menghadapi masalah ganti rugi tanaman rakyat yang terkena operasional sumur minyak baru.

Imam menuturkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang difasilitasi kades setempat. Namun hingga saat ini belum menemukan kata sepakat ganti rugi.

Perusahaan mau mengganti rugi dengan mengacu pada ketentuan tiap rumpun tanaman sagu dihargai Rp 500 ribu, namun tuntutan masyarakat Rp 2,5 juta.

"Sesuai aturan per rumpun dihargai Rp 500 ribu, namun nilai itu sifatnya fleksibel karena kita akan negoisasi lagi hingga ditemukan kesepakatan," ungkapnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Said Hasyim meminta perusahaan dapat menyelesaikan dengan baik.

Wabup juga berharap perusahaan dapat meningkatkan produksinya karena akan berdampak pada peningkatan dana bagi hasil (DBH) migas untuk Meranti. (Tribunpekanbaru.com/teddy tarigan)

Penulis: Teddy Tarigan
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved