Lima Putusan Pimpinan KPK Dicabut Demi Hukum Seiring Putusan PT Tata Usaha Negara Jakarta

Lima Putusan Pimpinan KPK Dicabut Demi Hukum Seiring Putusan PT Tata Usaha Negara Jakarta

TRIBUNPEKANBARU.COM - Gugatan tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabulkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

Gugatan dilayangkan tiga pegawai itu terkait surat keputusan pimpinan mengenai cara mutasi di lingkungan KPK.

"Mengadili, menerima permohonan banding dari para penggugat/para pembanding. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/G/2018/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2019," demikian tertuang dalam dokumen banding tertanggal 8 Agustus 2019, dikutip Antara.

Baca: Dihadang KKB di Mbua Papua, Pratu Sirwandi Meninggal dengan Luka Tembak di Dada dan Perut

Gugatan itu diajukan oleh tiga orang pegawai KPK, yaitu Sujanarko, Hotman Tambunan, dan Dian Novianthi.

Sebelumnya, pada 11 Maret 2019 lalu, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan ketiganya terkait Surat Keputusan Pimpinan KPK No.: 1426 tahun 2018 tentang Cara Mutasi di Lingkungan KPK yang ditetapkan pada 20 Agustus 2018.

Alasan yang disampaikan majelis tingkat pertama adalah karena pimpinan KPK sudah melakukan revisi melalui Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK RI No. 1 Tahun 2019 tentang Penataan Karir.

Baca: Jokowi Beri Sepatu Bekas ke Anggota Paskibraka di Istana Negara, Ternyata Harganya Cuma Segini

Dengan putusan banding ini, artinya pengadilan mewajibkan pimpinan KPK mencabut sejumlah obyek sengketa, yaitu:

1. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1445 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sujanarko (Penggugat I/Pembanding).

2. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1447 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Koordinator Pusat Edukasi Anti Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Dian Novianthi (Penggugat III/Pembanding)

3. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Hotman Tambunan (Penggugat II/Pembanding)

4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1442 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada Komisi Pem-berantasan Korupsi atas nama Giri Suprapdiono yang menggantikan Penggugat I sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yang menggantikan Penggugat II sebagai Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran;

"Memerintahkan tergugat/terbanding mengembalikan para penggugat/para pembanding pada posisi jabatan terakhir sebelum mutasi/rotasi," demikian disebutkan dalam putusan tersebut.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Minggu 18 Agustus 2019: LIBRA Akan Menemukan Kebahagiaan Hari Ini (VIDEO)

Putusan diputuskan Majelis Hakim yang terdiri atas Riyanto sebagai ketua dengan anggota Disiplin Manao dan Syahnur Ansjari.