Gubernur Riau Mau Bantu Honorer K2 yang Lolos CPNS, Tapi Takut Risiko Ini

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Nasib 100 honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemprov Riau yang sebelumnya sempat dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2014 lalu hingga saat ini masih terkatung-katung.

Meski sejumlah upaya sudah dilakukan, namun sejauh ini belum ada jawaban yang menggembirakan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan bahwa Pemprov Riau telah mengupayakan nasib 100 honorer Kategori Dua (K2) agar bisa diangkat menjadi CPNS.

Pihaknya bahkan sudah mengirim surat ke Pemerintah Pusat, namun belum juga membuahkan hasil.

"Pak Gubernur sudah kirim surat ke pusat menindaklanjuti harapan honorer K2 yang dulu sempat unjuk rasa, karena mereka berharap masih bisa diangkat menjadi CPNS," kata Ikhwan, Minggu (1/9/2019).

Ikhwan mengungkapkan, Pemprov Riau siap untuk membantu honorer K2 ini agar bisa diangkat menjadi CPNS.

Namun untuk bisa membantu honorer KE tersebut diperlukan adanya payung hukum yang baru.

Baca: Dibiayai APBD Riau, BPK Temukan Lebih Bayar di Proyek Gedung Mapolda dan Kejati

Baca: VIDEO Sinopsis Ishq Mein Marjawan Episode 43 Hari Senin (2/9): Dany Curiga Deep Bersama Roma & Tara

Sebab di dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai syarat K2 diangkat menjadi CPNS tersebut kepala daerah bisa saja bermasalah dengan hukum jika tidak ada aturan baru yang bisa menjamin pengangkatan honorer K2 tersebut tidak ada masalah.

"Sebenarnya pak gubernur mau membantu, cuma beliau tidak berani kalau tidak ada regulasi baru. Sebab SPTJM yang harus diteken kepala daerah itu ada unsur pidana jika terjadi persoalan kemudian hari,” kata Ikhwan.

Menurut dia, dengan kondisi itu tentu gubernur tak berani.

Apalagi masalah honorer K2 ini perekrutan bukan masa gubernur Riau sekarang.

Risiko inilah yang menjadi pertimbangan, karena kepala daerah bisa dipidana kalau K2 bermasalah.

“Ini persoalan sudah lama, tapi kan kita tak menyerah begitu saja, kita tetap bermohon ke pusat agar harapan honorer K2 Pemprov Riau ini bisa tindaklanjuti pusat," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan tenagan honorer K2 Pemprov Riau ini juga mendatangi Gedung DPRD Riau.

Mereka menyampaikan nasihnya kerena telah lulus tes CPNS pada tahun 2014 lalu namun hingga saat ini belum mendapatkan SK pengangkatan.

Kedatangan perwakilan THK II Pemprov Riau untuk mengadukan nasib mereka ke kalangan legislatif ini langsung disambut oleh Komisi I DPRD Riau yang membidangi masalah kepegawaian.

Selain perwakilan dari THK II, dalam hearing tersebut juga hadir dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

Sedangkan dari Komisi I DPRD Riau langsung dihadiri oleh Ketua Komisi I Hamzi Setiadi kemudian Wakil Ketua Komisi I Taufik Arrahman dan dua orang anggota Komisi I DPRD Riau.

Rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I Gedung DPRD Riau ini berlangsung singkat.

Setelah mendengar pemaparan dari perwakilan THK II, Komisi I pun langsung merespon persoalan tersebut.

Salah seorang perwakilan THK II Pemprov Riau, Saparuddin Sasjuli, usai pertemuan dengan komisi I mengungkapkan, pihaknya sengaja datang ke DPRD Riau untuk mengadukan nasih mereka.

Sebab mereka sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2014 lalu.

Namun hingga ini belum diangkat menjadi PNS. Bahkan THK II yang lulus CPNS tahun 2014 ini belum menerima SK pengangkatan.

"Kami berharap komisi I bisa membantu kami menjembatani masalah kami ini agar ada titik terangnya dan dicarikan jalan keluarnya. Kami berharap kepada gubenur yang baru ini bisa menuntaskan masalah kami dan mengangkat kami menjadi PNS, karena dimasa kepeminpinan sebelumnya masalah kami ini tidak bisa dituntaskan," ujarnya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)