Mahfud MD Angkat Bicara Soal Papua: Bongkar Perangai Korup Para Pejabat

“Di sana orang DPRD juga 25 persen harus orang Papua, begitu kita mau mengafirmasikan mereka, dan masuk universitas anak Papua mendapatkan jatah khusus,” kata Mahfud.

Hal ini kata Mahfud karena Indonesia ingin Papua maju.

“Tapi bahwa akhirnya tidak maju-maju itu gimana? Kan pengelola daerahnya orang Papua sendiri, orang mereka yang minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK orangnya pergi, bukunya hilang,” ungkap Mahfud.

Oleh karena itulah, kata Mahfud, Papua juga harus mengoreksi hal-hal tersebut secara bersama-sama.

Diketahui selama 2 pekan terakhir Papua dan Papua Barat bergejolak.

Isu-isu diskriminasi pembangunan kembali muncul di tengah rakyat Papua.

Bukan hanya itu, isu referendum kembali muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan konflik Papua.

Namun, permintaan referendum itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah.

Presiden Jokowi berjanji jika ia akan segera menggelar dialog dengan beberapa tokoh Papua.

12 Kali Kunjungi Papua, Jokowi Heran Pedekatan yang Dia Harapkan Berbeda dengan Pelaksanaan di Lapangan.

Presiden Jokowi mengundang berdialog lebih dari 35 pemipin redaksi media massa nasional di istana negara, Selasa (3/9) siang.

Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratigno, melayani diskusi mulai sekitar pukul 11.30 hingga pukul 12.55 WIB.

Tiga tema pokok yang dibahas, yakni situasi terkini menyangkut gejolak di Papua, keputusan pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan menyangkut polemik pemilihan calon pimpinan KPK.

Mengenai Papua, Jokowi mengaku heran terkait keamanan yang terusik kerusuhan beruntun di Papua barat, yakni Senin, 19 Agustus di Manokwari dan Sorong, lanjut di Fakfak 21 Agustus.

Gejolak massa kemudian terjadi di Deiyai, Papua, pada Rabu (28/8/2019) dan 29 Agustus di Jayapura.