Mahfud MD Angkat Bicara Soal Papua: Bongkar Perangai Korup Para Pejabat

Sekali waktu saat ia akan kunjungan ke Nduga, Papua, Panglima TNI dan Kapolri tidak setuju, karena situasi tidak memungkinkan.

"Tapi saya tetap berangkat naik helikopter agar dapat mengecek langsung situasi di lapangan, dan bertemu rakyat. Sekali kesempatan bertemu dengan pelajar Indonesia di Selandia Baru pada Maret 2018, Jokowi mengatakan, ternyata, di Nduga, jalan beraspal sama sekali belum ada.
"Saya sering kali ke Papua. Dalam setahun, bisa tiga kali saya ke Papua. (Sejak dilantik 20 Oktober 2014) sampai saat ini, sudah 12 kali saya berkunjung ke sana," ujar Jokowi.

2) Pendekatan Membangun Kebanggaan Papua

Selanjutnya pendekatan di perbatasan. Pemerintah terus berusaha meningkatkan pembangunan di perbatasan, misalnya mendirikan pos perbatasan yang lebih bagus dan gede, yang menjadi kebanggaan orang Papua.

3) Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pendekatan pengelolaan sumber daya alam, justru masyarakat setempat harus dapat menikmati.

Ada yang menyebut politik negara kita, banyak yang mengambil dari Freeport tetapi tidak mengembalikan ke Papua. Saya kira ini keliru.

"Saya bisa buka-bukaan saja, tahun 2016, kita mendapat Rp 26 triliun dari sana, dan kita kembalikan senilai Rp 92 triliun," ujar Jokowi.

4) Pendekatan Keadilan Sosial

Seterusnya pendekatan keadilan sosial melalui harga bahan bakar.

"Satu malam, di Papua, saya tanya harga bensin. Katanya, harganya Rp 60 ribu per liter. Itu dalam situasi normal. Tetapi kalau cuaca buruk, pesawat tidak bisa mendarat, harga bahan bakar bisa naik tidak karuan, sampai Rp 100 ribu per liter. Coba bayangkan," kata Jokowi.

Mengatasi kesenjangan harga BBM jenis premium, pemerintah menerapkan satu harga secara nasional.

Harga premium di Papua, Kalimantan, Pulau Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia adalah Rp 6.450 per liter.

5) Pendekatan Pembangunan Infrstruktur

Persoalan lain yang sering dikritik adalah masih adanya gizi buruk dan kelaparan di Papua.

"Itu memang fakta. Sebab dokter tidak mau ke Papua. Pemerintah pernah kirim 24 dokter, tapi enggak ada seminggu, 24 dokter itu balik semua. Tidak tahan, sebab jalan tidak ada. Itulah sebabnya, infrastruktur transportasi (Trans Papua, Red) kita bangun, supaya ada jalan," ujar Jokowi.

Pemerintah membangun ruas jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer, dan ditargetkan dapat tembus keseluruhan pada tahun 2020 mendatang.

"Jadi kalau ada yang bilang, 'gizi buruk dan kelaparan kok masih ada di Papua', lha kenyataannya memang seperti itu. Bagaimana masalah kesehatan bisa diatasi, karena memang sulit mendapatkan dokter. Dokter tidak ada," ujar Jokowi.

6) Peningkatan Perekonomian

Masih terkait peningkatan kesejahteraan warga Papua, Presiden mengatakan pemerintah juga telah membangun pasar-pasar tradisional, antara lain di Jayapura.

Ke depan, presiden akan konsentrasi meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.

"Ke depan, kami akan fokus maslah otsus (otonomu khusus) dengan pendampingan," ujarnya.

Jokowi mencontohkan, pemerintah akan membangun kawasan ekonomi di Papua. (domu d ambarita)

Tetap Selidiki Kasus Papua

 Sementara itu, polisi terus menyelidiki kaus kerusuhan di Bumi Cenderawasih.

Saat ini, jumlah tersangka kasus kerusuhan terus bertambah.

Perkembangan terbaru saat ini sudah ada 46 tersangka kasus kerusuhan yang terjadi di sejumlah tempat di tanah Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan tersangka di kerusuhan di Papua dan Papua Barat mencapai 46 orang.

Rinciannya antara lain, tersangka kerusuhan di Jayapura berjumlah 28 orang, di Manokwari 10 orang, di Sorong tujuh orang, dan di Fakfak satu orang.

Wiranto menyatakan penetapan tersangka itu merupakan jawaban atas surat permohonan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang meminta penindakan hukum atas kerusuhan di Papua dan Papua Barat serta kasus rasisme di Jawa Timur.

"Artinya apa? Permintaan dari gubernur agar pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum itu sudah dilakukan dan sedang berlanjut," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia pun memastikan penindakan hukum kasus rasisme terhadap mahasisa Papua di Jawa Timur terus berlanjut.

Saat ini sudah ada dua tersangka yakni Tri Susanti dan Saiful. Keduanya pun telah ditahan.

Ia menambahkan, polisi terus melakukan penyidikan untuk mendalami peran masing-masing tersangka dan segera melimpahkannya ke pengadilan.

Ia pun mengingatkan aparat TNI dan Polri yang bertugas di Papua dan Papua Barat mengedepankan cara-cara persuasif.

"Presiden telah memerintahkan persuasif, edukatif, kompromis, bahkan beliau juga mengedepankan satu perintah bahwa TNI-Polri dikirim ke sana sebagai tambahan kekuatan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban," lanjut dia.

Diberitakan, dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.

Terjadi kerusuhan di beberapa kota, antara lain Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Mimika. Selain itu, demo di Kota Jayapura juga berakhir ricuh pada Kamis (29/8/2019).

Aparat kepolisian dan TNI mengevakuasi ribuan peserta aksi unjuk rasa yang sempat menginap Kantor Gubernur Papua, Jumat (30/8/2019) ini.

Hal itu untuk mencegah bentrokan antarmassa di sana.

Massa diketahui membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang bersebelahan dengan kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Masih dari sumber yang sama, tidak hanya membakar kantor serta fasilitas layanan publik, pendemo juga membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di Jalan Raya Abepura.

Dalang Kerusuhan Benny Wenda

Terpisah, teka-teki dalang di balik kerusuhan di tanah Papua belakangan ini, mulai terkuak.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko blak-blakan menyebut tokoh separatis Papua, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi. "Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.(*)