Tak Sanggup, Mundur Saja, Itu Tuntutan Mahasiswa Cipayung kepada Gubri dan Kapolda

tribunpekanbaru.com - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, menegaskan, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Edy menyangkal tudingan beberapa pihak, yang menyebut Pemprov Riau tidak berbuat apa-apa dan tutup mata atas persoalan yang telah membuat kualitas udara saat ini berada pada level berbahaya.

Bantahan itu disampai Edy Natar di hadapan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Kota Pekanbaru, yang melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Riau, di Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (18/9).

"Saya ingin sampaikan, dua hari yang lalu saya memimpin rapat karhutla yang dihadiri dari BNPB dan seluruh satgas karhutla. Sekali saya tegaskan, seluruh satgas sudah bekerja dengan maksimal sesuai dengan masing-masing satgasnya," katanya.

Misalnya, terang Edy, satgas darat melakukan upaya pemadaman melalui jalur darat dengan menurunkan petugasnya di lokasi titik kebakaran.

"Jumlah prajurit gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD mencapai 6.000 lebih personel, yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Riau," ujarnya.

Namun karena wilayah Riau cukup luas, maka jumlah 6.000 personel gabungan tersebut tidak terlihat. Sebab mereka disebar ke semua wilayah yang saat ini masih ditemukan kebakaran lahan di seluruh Riau.

"Tetapi yakin lah, bahwa ribuan personel gabungan itu sekarang sedang ada di lapangan, dan berada di titik lokasi kebakaran lahan untuk memadamkan api," katanya.

Edy mengungkapkan, petugas gabungan yang saat ini sedang berjibaku memadamkan api karhutla, tidak hanya harus mengorbankan tenaga dan pikiran, namun para petugas gabungan ini juga sudah meninggalkan keluarga sampai berminggu-minggu.

Semua itu dilakukan untuk melaksanakan tugas mulia yaitu memadamkan api yang membakar lahan di sejumlah wilayah di Riau. Bahkan para petugas yang melakukan pemadaman, juga mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugasnya tersebut.

"Bahkan di tahun 2015 lalu, ada seorang prajurit TNI berpangkat Pratu bernama Wahyudi, meninggal dunia saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran lahan di Riau," katanya lagi.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa di Kantor Gubernur Riau memang terus terjadi. Bahkan sejak sepekan ini, bisa dikatakan hampir setiap hari selalu ada aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau. Seluruh aksi itu terkait karhutla yang telah menimbulkan kabut asap pekat hingga saat ini.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa gabungan dari UIN Suska Riau, Unri, dan Unilak, juga melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau dan Polda Riau. Sedangkan pada Rabu (18/9), giliran mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Kota Pekanbaru yang mendatangi Kantor Gubernur Riau.

Massa mahasiswa mendatangi Kantor Gubernur Riau dengan membawa sejumlah atribut dan spanduk yang berisi beragam tuntutan. Namun semuanya terkait persoalan kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi di Riau

Ratusan mahasiswa ini sempat tertahan di depan pagar pintu masuk Kantor Gubernur. Namun setelah melakukan negosiasi dengan petugas keamanan, akhirnya massa diizinkan masuk ke halaman Kantor Gubernur Riau.

Mereka kemudian melakukan orasi di halaman Kantor Gubenur Riau. Jalannya aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh ratusan petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP Riau.

Setelah para penunjuk rasa puas melakukan orasi di halaman Kantor Gubernur Riau, Wakil Gubenur Riau Edy Natar Nasution akhirnya keluar dari kantornya. Dia langsung berjalan menuju ke lapangan menjumpai para mahasiswa tersebut.

Menariknya, massa kemudian meminta kepada seluruh peserta aksi untuk duduk lesehan di halaman Kantor Gubernur Riau. Tidak hanya itu, para mahasiswa juga meminta Edy Natar untuk ikut duduk lesehan bersama mereka sambil berdialog.

Kepada Wagubri, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanggulangan karhutla di Riau. Di antaranya, meminta kepada Gubernur Riau memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar mencabut izin perusahaan-perusahaan yang diduga telah melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap.

"Meminta Kapolda Riau menangkap para pemilik perusahaan atau koorporasi yang membakar hutan dan lahan tanpa izin," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut, Fadli.

Selain itu, massa juga meminta Kapolda Riau menetapkan status hukum kepada perusahaan atau koorporasi yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

"Kami meminta Gubernur Riau dan Kapolda Riau memberi ruang diskusi kepada mahasiswa yang tergabung di Cipayung dengan Satgas kebakaran hutan dan lahan di Riau," ujarnya lagi.

Mahasiswa juga meminta Pemprov Riau untuk menangani dengan serius korban-korban yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) yang saat ini berjumlah ribuan di seluruh Riau.

"Terakhir, kami meminta Gubernur Riau dan Kapolda Riau mengundurkan diri apabila tidak sanggup menangani kasus pembakaran hutan dan lahan, serta penanganan korban ISPA di Riau," tambahnya. (smg)