Dumai

BREAKING NEWS: Massa FAPTKL Dumai Aksi Damai di Disnakertrans, Tuntut Perusahaan Jalankan Perda

Sekretaris FAPTKL mengatakan pihaknya menginginkan agar perusahaan-perusahaan yang diduga tidak menjalankan Perda kota Dumai

BREAKING NEWS: Massa FAPTKL Dumai Aksi Damai di Disnakertrans, Tuntut Perusahaan Jalankan Perda
Tribun Pekanbaru/Donny Kusuma Putra
Puluhan orang Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAPTKL) kota Dumai, menggelar aksi damai di depan kantor Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) kota Dumai, pada Senin (30/9/2019). 

BREAKING NEWS: Massa FAPTKL Dumai Aksi Damai di Disnakertrans, Tuntut Perusahaan Jalankan Perda

TRIBUNDUMAI.COM, DUMAI - Puluhan orang  Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAPTKL) kota Dumai, menggelar aksi damai di depan kantor Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) kota Dumai, pada Senin (30/9/2019).

Puluhan masa yang tergabung di FAPTKL Dumai ini, menyuarakan agar perusahaan-perusahaan yang ada di kota Dumai, untuk menjalankan Perda kota Dumai Nomor 10 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, perusahaan harus memperkerjakaan tenaga kerja lokal sebanyak 70 persen.

Baca: BREAKING NEWS: Hati-hati, Jalan Lintas KM 70 Kandis Siak Longsor Akibat Hujan Deras di Riau

Baca: Jalan Nasional Longsor di KM 70 Kandis Riau, Polres Siak Alihkan Arus Lalu Lintas

Koordinasi lapangan (korlap), Aksi yang juga Sekretaris FAPTKL, Solihin mengungkapkan, pihaknya menggelar aksi demo agar Disnakertras kota Dumai, dan Provinsi Riau, untuk meninjau perusahaan yang ada di Dumai terkait implementasi Perda kota Dumai Nomor 10 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan

Dirinya menduga ada perusahaan yang berada di Dumai, tidak‎ menjalankan Perda kota Dumai Nomor 10 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, yakni mempekerjakan 70 persen tenaga kerja lokal.

"‎Kami menduga ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan Perda kota Dumai Nomor 10 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, seperti, Hotel The Zury, PT. Duta Palma Nusantara dan Sub kontraktornya, PT. Ivomas tunggal, PT. Indomaret, dan PT Alfamart cabang kota Dumai," terangnya.

Puluhan orang  Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAPTKL) kota Dumai, menggelar aksi damai di depan kantor Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) kota Dumai, pada Senin (30/9/2019).
Puluhan orang Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAPTKL) kota Dumai, menggelar aksi damai di depan kantor Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) kota Dumai, pada Senin (30/9/2019). (Tribun Pekanbaru/Donny Kusuma Putra)

‎Solihin menerangkan, pihaknya menginginkan agar perusahaan-perusahaan yang diduga tidak menjalankan Perda kota Dumai Nomor 10 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, untuk dipanggil bersama dengan Disnaker Provinsi untuk mencari kebenarannya.

"Kami akan kembali lagi dengan massa yang lebih banyak jika tuntutan kami tidak dipenuhi, jadi kami mohon kepada Disnakertras untuk segera menggelar pertemuan atau audensi, sehingga semua jelas dan trasparan," jelasnya.

Baca: BEM SI akan Kembali Demo, Mendikbud Larang Siswa Ikut dan Keluarkan Surat Edaran

Baca: Demo BEM SI Hari Ini di Gedung DPR/MPR, Polisi Terjunkan 20.500 Personel untuk Pengamanan

Dirinya juga meminta kepada Dinas terkait, jika ada perusahaan yang tidak menjalankan Perda kota Dumai Nomor 10 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, untuk memberikan sanksi kepada ‎perusahaan tersebut.

"‎9800 yang sudah mengurus surat pencaker anak-anak Dumai mencari kerja, berapa banyak ini menganggur, saya yakin jika 70 persen tenaga lokal terserap maka akan berkurang pengangguran di Dumai," terangnya.

Baca: BREAKING NEWS: Dilanda Hujan Lebat Semalaman, ‎beberapa Ruas Jalan di Dumai Riau Digenangi Air

Baca: Di Tempat Inilah Pakaian Terakhir yang Dikenakan Para Pahlawan Revolusi Disimpan

Sementara, Sekeretaris dinas ketenaga kerjaan MT. Parulian, SE yang menemuai masa aksi, mengaku, akan segera menindaklanjuti tuntutan dari massa aksi FAPTKL, untuk audensi terkait ‎Perda nomor 10 tahun 2004, bagi perusahaan yang diduga tidak menjalankannya.

"Kita sudah menghubungi pihak provinsi Riau terkait tuntutan masa aksi, dan untuk surat segera menyusul, termasuk kepada perusahaan-perusahaan yang diduga tidak menjalankan Perda tersebut," pungkasnya. (tribundumai.com/donny kusuma putra).

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved