Pilkada Riau 2020, Dana Pilkada Siak 2020 Rp 26,5 Miliar, KPU Siak : Cukup Tak Cukup Kita Cukupkan

Pilkada Riau 2020, Dana Pilkada Siak 2020 Rp 26,5 Miliar, KPU Siak : Cukup Tak Cukup Kita Cukupkan

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Riau 2020, dana Pilkada Siak 2020 Rp 26,5 miliar, KPU Siak sebut cukup tak cukup kita cukupkan.

Ketua KPU Siak Ahmad Rizal dan Ketua Bawaslu Siak M Rohyani tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Siak 2020, Selasa (1/10/2019) di aula kantor Bupati Siak.

Baca: Siswa dan Siswi SMP di Riau TERCIDUK Satpol PP Meranti Bermesraan dan Ciuman di Kebun Perkemahan

Baca: ANAK Kandung Bupati Pelalawan HM Harris Daftar ke PKS, Adi Sukemi Yakin Maju Pilkada Pelalawan 2020

Baca: STATUS Riau Darurat Pencemaran Udara DICABUT, Gubri Syamsuar Sebut Kondisi Udara sudah Membaik

KPU mendapat anggaran Rp 26,5 miliar sedangkan Bawaslu Rp 10,8 miliar.

Anggaran tersebut di bawah jumlah yang duajukan kedua instansi penyelenggara Pemilu itu.

KPU mengajukan anggaran Rp 32 miliar sedangkan Bawaslu Rp 16 miliar.

Anggaran itu harus dicukupkan untuk penyelengaraan Pilkada Siak 2020 dengan rencana anggaran untuk 4 pasang kandidat.

"Ya bagi kami, cukup tak cukup harus dicukupkan. Meski pun realisasinya di bawah yang kita ajukan," kata Ahmad Rizal kepada Tribunsiak.com.

Ahmad Rizal tetap optimistis bisa menyelenggarakan Pilkada Siak 2020 dengan lancar.

Sebab, budget yang diangarkannya untuk 4 pasang kandidat.

Bila kandidat lebih dari 4 pasang, maka KPU bisa mengajukan anggaran tambahan.

Baca: SIAPA Sekdaprov Riau? Tiga Nama ASN sudah di Komisi ASN, Gubri Syamsuar Serahkan ke Pemerintah Pusat

Baca: APBD Perubahan 2019 di Riau, APBD Perubahan Kuansing Batal, Pimpinan Dewan Tuding Kelalaian Sekdakab

Baca: Gubernur Riau Syamsuar Sebut Bahaya Laten Paham Komunis Bak Gunung Es Dalam Laut Minta Warga Waspada

"Kalau nanti ada PSL, PSU dan lain sebagainya kita juga masih bisa ajukan anggaran tambahan sesuai keperluan," kata Ahmad Rizal.

Menurut dia, dana hibah tersebut akan digunakan untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada.

Mulai dari pemutahiran data pemilih, Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, kampanye, pungut hitung dan lain-lain.

Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk badan penyelenggaraan adhock.