Faisal Basri Beberkan Menteri Jokowi yang Tak Layak, Ignasius Jonan Paling Parah dan Wajib Diganti

"Itu biang keladi dari kerusakan di dalam negeri lah," ungkapnya.

Sementara itu, nama lain yang disebut-sebut tidak layak adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

Hal itu lantaran ada yang salah dalam tata kelola BUMN.

Mulai dari keterlibatan korupsi 8 direksi BUMN hingga meruginya BUMN dengan total Rp 43 triliun.

Dengan rincian Rp 19,6 triliun dari PLN, Rp 15,9 triliun dari Asuransi Jiwasraya, dan Rp 4,2 triliun dari Taspen.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Selain para menteri, Faisal basri juga menyebut bahwa yang bagian hitung-hitung juga harus dibereskan.

"Karena yang hitung-hitung kerugian negara ini didominasi politisi sekarang ini," ujarnya, dikutip dari tayangan KompasTV, Senin (7/10/2019).

"BPK dari 5, 4 politisi dan bukan terpuji juga gitu, repot ini."

"Undang-Undang BPK harus dibereskan ini, masa DPR memilih BPK, enggak ada di dunia saya rasa seperti itu," sambungnya.

Dikutip dari Kompas.com, menyebut masuknya politisi ke tubuh BPK bisa menghambat pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Saya rasa ini sudah enough is enough, saya rasa enggak bisa lagi begitu," ucap Faisal Basri di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

"Saya tidak mengatakan maling ya, tapi anda bisa lihat partai ini solider untuk satu hal, terkait dengan (upaya) melawan (pemberantasan) korupsi. Solider."

"Nah jadi solider juga untuk menempatkan orang-orangnya (di BPK),” tambahnya.

Menurutnya, pimpinan BPK harusnya dipilih secara langsung oleh presiden.