NGOTOT Ngutang Rp 4.4 Triliun, Gubri Syamsuar Bakal Yakinkan Wakil Rakyat, Walau Sempat Ditolak

Syamsuar menambah, konektivitas jalan tersebut juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Sesuai dengan arahan pak Jokowi harus ada konektivitas, dan ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baik pariwisata, pertanian, perkebunan dan lainnya. Jadi diarahkan ke situ," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet mengaku pesimis pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Gubernur Riau Syamsuar senilai Rp 4,4 triliun bisa terwujud.

Pasalnya sejumlah fraksi di DPRD Riau secara terang-terang menyatakan menolak rencana pinjaman tersebut.

"Pinjaman daerah itu boleh, tapi tahapanya harus sesuai dengan regulasi. Kalau regulasi itu tidak ditaati, kita tidak setuju, kita kan tidak mau nanti terjerat hukum karena ada proses yang dilanggar, jadi proses itulah yang harus dipenuhi," kata Eet.

Pihaknya berharap, jika ini untuk kepentingan masyarakat luas, Pemprov Riau bisa mempersiapkannya lebih matang lagi.

Selain dari sisi persyaratan, Eet juga menyoroti soal besaran anggaran dan peruntukannya.

Pinjaman daerah senilai Rp 4,4 Triliun ini direncanakan Gubri Syamsuar untuk membangun jalan dan jembatan di Riau.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

• Gadis Remaja di Riau Kepergok Sekamar dengan Pria di Hotel, Ngaku Warga Pekanbaru dan Tak Punya KTP

• Seleksi CPNS 2019 di Riau, Pemkab Kuansing akan Gelar CAT SKD dan TKD CPNS 2019 di Aula SMA Pintar

• Kecalakaan Naas di Riau, Mobil Pengangkut Ayam Potong Tabrak Buntut Truk, Satu Orang Tewas di Tempat

"Kan bisa saja, dari Rp 4,4 triliuntidak semuanya diperoleh dari pinjaman. Tergantung kebutuhan, kalau saya melihat yang sekarang dibutuhkan itu justru untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Sekarang kan masih setengah-setengah kita membantunya," ujarnya.

Meski pesimis, bukan tidak mungkin pinjaman daerah ini bisa diusulkan kembali di tahun anggaran 2021 mendatang.

Sebab untuk APBD 2020 ini, dikatakan Eet kecil kemungkinannya bisa disetujui.

"Kalau APBD 2020 saya pesminis, karena mekanismenya tidak dilalui dengan benar, saya pun tidak mau, siapa yang mau mampus. Tapi kita tidak tau di APBD 2021, kan bisa saja. Persiapanya dipertajam lagi, kalau perlu dibentuk Pansusnya, karena ini kan pinjaman daerah, jadi harus dikaji lebih dalam lagi lah," sebutnya.

Seperti diketahui, rencana Pemprov Riau yang akan meminjam dana kepihak ketiga hingga mencapai Rp 4,4 triliun sepertinya tidak akan berjalan mulus.

Sejumlah fraksi di DPRD Riau secara terang-terang menolak rencana Pemprov Riau yang akan meminjam dana untuk pembangunan insfrastruktur tersebut.