Pilkada Riau 2020

Pilkada Inhu 2020 Terancam tanpa Anggaran, Pemkab Inhu Tak Kunjung Teken NPHD, Ini Kata KPU Riau

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Inhu 2020 terancam tanpa anggaran, karena hingga saat Pemkab Inhu tak kunjung teken NPHD, ini kata KPU Riau

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Pilkada Inhu 2020 Terancam tanpa Anggaran, Pemkab Inhu Tak Kunjung Teken NPHD, Ini Kata KPU Riau 

Pilkada Inhu 2020 Terancam tanpa Anggaran, Pemkab Inhu Tak Kunjung Teken NPHD, Ini Kata KPU Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Inhu 2020 terancam tanpa anggaran, karena hingga saat Pemkab Inhu tak kunjung teken NPHD, ini kata KPU Riau.

Sampai saat ini masih ada satu Kabupaten di Riau yakni Indragiri Hulu (Inhu) yang belum melakukan penekenan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pelaksanaan Pilkada serentak.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

Jalan Lintas Siak-Buton Riau Tiba-tiba Ambruk Sepanjang 200 Meter, Truk Tronton Tertimbun

 Pria di Riau Tikam Driver Gojek dengan Pisau, Ingin Ambil Motor Korban, Riza Bonyok Dihajar Massa

 PENGUMUMAN Seleksi CPNS 2019 Kuansing, Klik www.kuansing.go.id dan Pantau Grup WhatsApp Kecamatan

 MISTERI Penemuan Celana Dalam dan Baju Penuh Bercak Darah di Riau, Ada Banyak Bercak Darah di Lantai

Maka, pelaksanaan Pilkada Inhu 2020 bisa terancam karena tidak ada anggaran.

"Sebelumnya sudah difasilitasi Kemendagri. Kemarin sudah ada kesepakatan dari Kemendagri memberi penekanan ke Pemkab, namun belum juga ditandatangani," ujar Kordinator Divisi Sosialisasi Bawaslu Riau Neil Antariksa saat mengisi acara Workshop Eksaminasi UU Pemilu dan Pilkada di Pekanbaru Kamis (7/11).

Menurut Neil Antariksa pihaknya sudah menyampaikan argumentasi kepada Kemendagri dan Pemerintah daerah karena anggaran tersebut harus ada dan wajib sifatnya untuk pelaksanaan pilkada.

"Kami sudah sampaikan argumentasi ini harus ada. Namun Pemerintah kabupaten Inhu sampai sekarang belum ada langkah untuk itu," jelas Neil Antariksa.

Sedangkan daerah lainnya juga sudah tuntas penganggaran sesuai NPHD yang ditandatangani antara KPU dengan Pemkab dan begitu juga antara Bawaslu dengan Pemkab.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Setelah dipanggil Kementerian Dalam Negeri, akhirnya Pemkab Indragiri Hulu dan KPU Inhu sepakat yang tertuang dalam berita acara di Kemendagri melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 14 Oktober 2019.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

 BUPATI di Riau Pamer Air Softgun Saat Apel Siaga Hadapi Kemarau, Ini Kata Kapolres dan Perbakin

 NGOTOT Ngutang Rp 4.4 Triliun, Gubri Syamsuar Bakal Yakinkan Wakil Rakyat, Walau Sempat Ditolak

 Bawaslu Kuansing Segera Buka Rekrutmen Panwascam, Siapkan Berkas Bagi yang Berminat

Dengan demikian tidak ada lagi keterlambatan penganggaran untuk dana Pilkada Kabupaten Inhu yang sebelumnya dikhawatirkan akan terjadi kendala karena keterlambatan penandatanganan NPHD.

"Berita acara sudah ditandatangani antara Pemkab, KPU dan Bawaslu Inhu disepakati 14 Oktober paling lambat tandatangan NPHD," ujar Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi Nugroho Noto Susanto kepada tribunpekanbaru.com saat itu.

Menurut Nugroho Noto Susanto, KPU Indragiri hulu juga akan menyiapkan lagi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada yang ditaksir mencapai Rp31,1 Miliar.

"InsyaAllah ketua KPU Inhu juga akan presentasi lagi terkait kebutuhan anggaran bersama TAPD, terkait anggaran sebesar Rp31,1 Miliar seperti pesan ketua KPU RI penyusunan anggaran harus efesien dan efektif,"ujar Nugroho Noto Susanto.

Untuk itu lanjut Nugroho, KPU Inhu akan memaparkan alokasi pengajuan dana hibah sebesar Rp 31,1Miliar tersebut sudah disusun sesuai regulasi dengan prinsip efesien dan efektif.

KPU Riau lanjut Nugroho Noto Susanto menyambut baik atas adanya berita acara para pihak terkait penyelenggaraan tahapan NPHD di Kab Inhu.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

 INVESTASI Berkedok Kavlingan Kurma di Riau Marak, Cek Legalitas Perusahaannya Sebelum Berinvestasi

 Pasangan Ilegal di Riau Diduga Kumpul Kebo di Wisma, Gadis Remaja Terjaring Operasi Yustisi di Hotel

 Tim Satgas Penertiban Lahan Ilegal Garap Lima Perusahaan Perkebunan Tak Kantongi Izin di Riau

"Semoga kesepakatan yang telah ditandatangani bersma dapat diwujudkan hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Dengan begity, tahapan pemilihan serentak 2020 di Inhu tidak terhambat," jelas Nugroho.

Sebagaimana diketahui ada sembilan Kabupaten dan kota di Riau yang ikut Pilkada serentak 2020, namun yang lain Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuansing, Siak, Pelalawan, Meranti, Bengkalis dan Dumai sudah tandatangan NPHD tepat waktu.

Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution - Pilkada Inhu 2020 Terancam tanpa Anggaran, Pemkab Inhu Tak Kunjung Teken NPHD, Ini Kata KPU Riau

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved