Apesnya Riau, Pembayaran DBH Ditunda Pemerintah Pusat, Kini Giliran DIPA 2020 Turun Rp 1,7 Triliun

Belum tuntas Dana Bagi Hasil (DBH) dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk Riau berimbas pada hak Riau lainnya yang menjadi tanggung jawab Pusat.

Apesnya Riau, Pembayaran DBH Ditunda Pemerintah Pusat, Kini Giliran DIPA 2020 Turun Rp 1,7 Triliun
Tribun Pekanbaru
Defisit Anggaran 

Apesnya Riau, Buntut Piutang DBH Pemerintah Pusat, DIPA 2020 Turun Rp 1,7 Triliun

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Belum tuntas Dana Bagi Hasil (DBH) dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk Riau berimbas pada hak Riau lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Riau tahun 2020 turun hingga Rp1,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Seperti diketahui, DIPA tahun 2020, Provinsi Riau sebesar Rp 25,2 triliun. Sedangkan DIPA tahun 2019 sebesar Rp 26,967 triliun.

Apa yang menyebabkan DIPA tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Syah Harrofie enggan berkomentar.

Ia menyebut, penyebab penurunan DIPA Riau 2020 akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Riau.

"Itu nanti tanggal 25 November dijawab oleh Kanwil. Apa dan bagaimananya mereka (DJPb) yang bisa jawab. Kalau kita tak dapat menjawabnya, takutnya salah nanti," katanya.

Menanggapi turunya DIPA Riau tahun 2020, Kepala Bidang Pelaksana Anggaran DJPb Riau, Zaenal Abidin mengungkapkan, DIPA yang diterima oleh Pemprov Riau tersebut adalah DIPA transfer.

Pihaknya membenarkan soal penurunan angka tersebut.

"Iya, itu DIPA transfer untuk provinsi dan kabupaten kota, angkanya Rp 25,2 triliun. Memang kalau dibandingkan tahun lalu, ada penurunan sekitar Rp 1,7 triliun," katanya.

Zaenal mengungkapkan, turunya DIPA Riau tahun 2020 disebabkan karena berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Riau dari pemerintah pusat.

"Penyebab turunya DIPA itu yang jelas terlihat karena adanya penurunan di dana bagi hasil. Tahun 2019 DBH Riau itu total seluruhnya Rp10,9 triliun, sedangkan di tahun 2020 hanya sekitar Rp 8,4 triliun. Terjadi penurunan sekitar Rp 2,6 triliun," kata Zaenal.

Meski DBH turun, namun sejumlah dana transfer dari pusat terjadi kenaikan. Misalnya Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari Rp 8,9 triliun ditahun 2019, naik menjadi Rp 9,5 triliun di tahun 2020. Kemudian untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik juga mengalami kenaikan, dari Rp 1,9 di tahun 2019, naik menjadi Rp 2,1 triliun di tahun 2020. DAK non fisik juga naik dari Rp 3,2 triliun di tahun 2019 naik menjadi Rp 3,4 triliun di tahun 2020.

Kemudian insentif daerah juga naik. Dari Rp 204 miliar di tahun 2019 naik menjadi Rp 428 miliar di tahun 2020. Begitu juga dengan dana desa juga mengalami kenaikan. Dari Rp 1,4 triliun di tahun 2019 naik menjadi Rp 1,47 ditahun 2020.

"Tapi antara yang naik dengan yang turun itu tidak sebanding, banyak yang turun," ujarnya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved