TAG
Dana Bagi Hasil (DBH)
-
Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat telah cair 100 persen. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sudah menyusul hingga 98 persen.
Kamis, 1 Mei 2025
-
Komisi II DPRD Kepulauan Meranti memanggil BPKAD untuk membahas permasalahan pembayaran yang belum terealisasi pada tahun 2024.
Selasa, 18 Maret 2025
-
Istilah Tunda Bayar ini sebenarnya adalah merujuk pada kondisi dimana Pemerintah menunda kewajiban pembayarannya kepada Pihak Ketiga
Rabu, 1 Januari 2025
-
Menurut Syamsuar, untuk menghindari perbedaan data antara pusat dan daerah penghasil, menurutnya rekonsiliasi 3 bulan sekali bisa dilaksanakan lagi
Rabu, 21 Desember 2022
-
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil akan bertemu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas dana bagi hasil (DBH) Selasa (20/12/2022).
Senin, 19 Desember 2022
-
Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi heran terkait turunnya DBH Migas dan PBB Provinsi Riau untuk tahun 2023 yang mencapai Rp613 miliar
Rabu, 12 Oktober 2022
-
DBH Migas dan PBB Riau dari pemerintah pusat untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 613 miliar.
Selasa, 11 Oktober 2022
-
Sejatinya anggaran DBH DR ini bisa digunakan daerah untuk reboisasi sumber daya alam, terutama dalam upaya penanggulangan karhutla
Selasa, 21 Juni 2022
-
Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp 1,047 triliun hingga saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah pusat
Jumat, 15 Mei 2020
-
Pemerintah Provinsi Riau bersama sejumlah provinsi penghasil sawit di Indonesia saat ini tengah berjuang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH)
Jumat, 28 Februari 2020
-
Rumusan hasil dari rapat koordinasi (Rakor) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit di Pekanbaru akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Minggu, 12 Januari 2020
-
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Jumat (22/11/2019).
Jumat, 22 November 2019
-
Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau triwulan IV tahun 2017 yang kurang bayar dari pemerintah pusat akan dibayarkan akhir November ini.
Kamis, 21 November 2019
-
Gubernur Riau sudah mengutus Kepala BPKAD dan Bappenda Riau untuk berkonsultasi ke Kemenkeu di Jakarta, agar DBH tersebut bisa segera dibayarkan.
Rabu, 20 November 2019
-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Provinsi Riau tahun 2020 diperkirakan mengalami penurunan dari nilai awal.
Selasa, 19 November 2019
-
Belum tuntas Dana Bagi Hasil (DBH) dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk Riau berimbas pada hak Riau lainnya yang menjadi tanggung jawab Pusat.
Selasa, 19 November 2019
-
Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan ke IV tahun 2017 yang sempat mengalami tunda salur akan dibayarkan tahun ini.
Kamis, 16 Mei 2019
-
Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan empat tahun 2017 sebesar Rp1,7 triliun untuk Provinsi Riau ternyata belum dibayarkan hingga saat ini dari pusat
Minggu, 28 April 2019
-
Dari Rp1,7 Trilun BDH Riau yang mengalami tunda salur Rp 337 M milik Pemprov Riau, sisanya dibagi untuk kabupaten kota se-Riau
Minggu, 28 April 2019
-
Menurut Dharmawan, nantinya PT Pertamina Hulu Rokan akan mencari mitra kerja untuk mengelola blok tersebut.
Kamis, 17 Januari 2019
