Berita Riau

Bupati Konsultasi Kota Pusaka Siak Sri Indrapura Riau ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Bupati Siak Alfedri bertolak ke Kantor Kementerian PUPR RI di Jakarta Selatan untuk membicarakan kelanjutan Siak Sri Indrapura sebagai kota pusaka.

Bupati Konsultasi Kota Pusaka Siak Sri Indrapura Riau ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
ist
Bupati Siak Alfedri 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Bupati Siak Alfedri bertolak ke Kantor Kementerian PUPR RI di kawasan Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Tujuannya untuk membicarakan kelanjutan Siak Sri Indrapura sebagai kota pusaka.

Alfedri didampingu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PU Tarukim) Siak Irving Kahar Arifin dan Kepala Bappeda Siak Wan Muhammad Yunus.

Mereka menemui Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono, untuk mengkonsultasikan pengembangan Kota Pusaka Siak Sri Indrapura ke depan.

"Siak telah ditetapkan oleh Kementerian PU sebagai satu diantara kota pusaka di Indonesia, dan telah menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia," kata Alfedri.

Untuk itu Alfedri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan Direktur Eksekutif JKPI, mengupayakan agar Menteri PU bisa menjadi keynote speech pada seminar internasional dalam Rakernas JKPI pada 2020 di Siak.

"Kita kan tuan rumah JKPI 2020, karena itu kita mengisi banyak kegiatan bermanfaat. Kehadiran kita ke Kementerian PUPR untuk mengajak Pak Menteri mengisi acara sekaligu membicarakan tindaklanjut kota pusaka ini," kata dia.

Selain itu kata dia, Pemkab Siak juga sedang mengupayakan agar Kota Pusaka Siak Sri Indrapura ini bisa ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Kota Pusaka Indonesia.

Tujuannya untuk mensinergikan berbagai program baik di Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Menko Kemaritiman dan Investasi dan Menko Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Wacana inilah yang coba kami coba usulkan melalui Kepala BPIW, agar bagaimana kawasan strategis Kota Pusaka bisa ditetapkan melalui Keputusan Presiden, sehingga bisa memberikan ruang lebih besar untuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah," kata dia.

Sehingga kota pusaka ke depan tidak hanya dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Tapi juga bisa bermanfaat dalam pengembangan ekonomi, terutama menjadi daya tarik wisata ke kota pusaka seperti di Kabupaten Siak. (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved