Pramudi Bus Transmetro Mogok dan Operasional Terhenti, Dewan Nilai Manajemen PT TPM Tak Profesional

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal menyayangkan terhentinya operasional bus Trans Metro Pekanbaru (TMP), Selasa (31/12/2019).

Aksi ini lantaran ratusan pramudi belum terima gaji selama hampir dua bulan.

Nofrizal menilai kejadian ini sebagai dampak dari manajemen PT.Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) yang tidak profesional.

Mereka tidak boleh terlalu bergantung pada APBD.

"Ini bukti tidak profesional seharusnya perusahaan daerah sudah bisa mandiri. Apalagi ini untuk bayar gaji," tegasnya kepada Tribun, Selasa sore.

• BREAKING NEWS : Pramudi Bus Transmetro Pekanbaru Mogok, Puluhan Angkutan Massal Itu Tidak Beroperasi

• Pramudi Bus Transmetro Pekanbaru Mogok, Wako Firdaus Sebut Seharusnya Operasional Tak Boleh Terhenti

Menurutnya, manajemen dari anak perusahaan PT.Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) harus memilah dana perusahaan.

APBD tidak mungkin digunakan untuk operasional bus TMP secara menyeluruh

Apalagi saat gaji mengandalkan APBD.

Para pramudi dan pramugara bisa mogok kembali saat APBD mengalami defisit.

Politisi PAN menilai pemerintah kota harus mengevaluasi kinerja manajemen PT.TPM.

• FOTO: Pramudi Mogok Kerja, Bus Trans Metro Pekanbaru Tidak Dioperasikan

• Pramudi Bus Transmetro Pekanbaru Mogok, Wako Pekanbaru Tidak Akan Lepas Tangan Terkait Gaji

Mereka juga harus mengevaluasi operasional secara menyeluruh.

Manajemen PT.TPM harus bisa memberi keuntungan dalam jasa transportasi kota ini.

"Mereka perusahaan daerah seharusnya memberi keuntungan bagi pemasukan daerah," paparnya.

Nofrizal kembali mengingatkan agar operasional bus TMP jangan sampai terlalu bergantung pada APBD.

Ia menyebut bahwa ketergantungan terhadap APBD sangat berbahaya.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)