UPDATE Indonesia vs China di Natuna: Laksdya TNI Yudo Margono Usir Kapal Penerobos: Jangan Ngotot

UPDATE Indonesia vs China di Natuna: Laksdya TNI Yudo Margono Usir Kapal Penerobos: Jangan Ngotot

TRIBUNPEKANBARU.COM - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menyatakan ketegasan Indonesia dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.

Laksdya Yudo Margono menjelaskan apa yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai asal China merupakan pelanggaran dari hukum internasional.

Ia tidak segan mengambil langkah tegas untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (4/1/2020), namun langkah awal yang akan diambil adalah dengan proses persuasif.

Mulanya Laksdya Yudo Margono menjelaskan berdasarkan pantauannya dan timnya, telah ditemukan 30 kapal nelayan dan 3 kapal penjaga pantai asal China.

"Sekitar 30 kapal ikan china yang dikawal oleh 3 coast guard (penjaga pantai)," katanya.

Laksdya Yudo Margono mengatakan untuk menangani hal tersebut, telah dikirimkan dua Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).

Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut adalah pelanggaran yang nyata terbukti.

• Hari Ini Harga BBM Jenis Pertamax Turun, Ini 5 Kelebihan Pertamax Dibanding Premium dan Pertalite

• UPDATE Transfer Pemain Liga 1: Bali United Lengkap, Arema FC dan Madura United Dirombak

• Drama India ANTV: Simak Sinopsis Kasam Tayang Hari Ini, Minggu (5/1/2020) VIDEO LIVE STREAMING

"Jelas melanggar, mereka melanggar wilayah ZEE Indonesia karena masuk di dalam ZEE Indonesia," tegas Laksdya Yudo Margono.

Langkah pertama yang akan diambil oleh Laksdya Yudo Margono dalam menangani kasus penerobosan tersebut adalah pengusiran secara halus.

"Kita akan melaksanakan pengusiran tapi tahap awal ini kita laksanakan pengusiran secara persuasif, karena mereka adalah kapal pemerintah tentunya tahu tentang aturan hukum internasional," papar Laksdya Yudo Margono.

• 4 Sikap Tegas Pemerintah Indonesia atas Kapal-kapal China di Perairan Natuna

Jangan Ngotot

Laksdya Yudo Margono berharap pemerintah China tidak ngotot melanggar aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa disebut UNCLOS.

"Kita harapkan mereka paham, jadi jangan ngotot dengan aturan nine dash line," ujarnya.

"Apalagi pemerintah China sangat paham tentang UNCLOS dan meratifikasi UNCLOS," tambah Laksdya Yudo Margono.

Laksdya Yudo Margono berharap masalah dapat selesai melalui pendekatan persuasif.

"Harapannya kapal coast guard maupun kapal pengawas perikanan ini paham dengan aturan-aturan internasional," tuturnya.

Soal masuknya kapal-kapal asal China secara ilegal ke wilayah Indonesia, Laksdya Yudo Margono mengatakan kejadian tersebut dapat dikatakan baru terjadi setelah sekian lama.

Ia mengatakan kejadian terkahir terjadi pada tahun 2016.

"Ini baru saja, jadi terakhir waktu itu tahun 2016, kita tangkap dua kapal China," jelas Laksdya Yudo Margono.

"Sejak itu enggak pernah ada lagi, ini baru bulan Desember akhir ini kapal-kapal China datang lagi justru malah masuk di ZEE," lanjutnya.

• Suami Lina, Teddy Ungkap Kronologi & Detik-detik Ibunda Rizky Febian Itu Sebelum Meninggal

• 25 Fakta Unik Piramida di Mesir, Bahan Pembuatnya Masih Misteri

• Kamu Harus Tahu, Fitur Baru Whatsapp 2020, Dark Mode (Mode Gelap) Hemat Daya

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

Prabowo Optimis Masalah Dapat Selesai Baik-baik

Masuknya kapal nelayan asal China secara ilegal ke perairan Natuna berkibat tegangnya hubungan negeri tirai bambu tersebut dengan Indonesia.

Tak berhenti di situ, belum lama terjadi kapal penjaga pantai atau coast guard milik China juga masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) China.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (4/1/2020), insiden tersebut menuai banyak kontroversi dan reaksi dari berbagai pihak, salah satunya berasal dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Prabowo meyakini melalui negosiasi dan perundingan dengan Negara China, mereka dapat menemukan suatu solusi yang baik.

"Kita tentunya, kita masing-masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baik di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik," ujarnya.

Tidak nampak keinginan dari Prabowo untuk menyelesaikan masalah perairan Natuna dengan cara kekerasan.

Prabowo berdalih posisi China yang saat ini merupakan negara sahabat Indonesia adalah alasan dirinya yakin permasalahan masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai ke perairan Natuna dapat diselesaikan secara baik-baik.

"Saya kira kita harus selesaikan dengan baik, bagaimanapun China adalah negara sahabat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan pernyataan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi soal pelanggaran yang telah dilakukan oleh China.

Retno mengatakan bahwa masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai secara ilegal ke wilayah ZEE perairan Natuna merupakan sebuah bentuk pelanggaran dari hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa dikenal dengan nama UNCLOS 1982.

Ia menuntut China untuk mematuhi UNCLOS 1982, karena China adalah negara yang turut menyetujui berlakunya UNCLOS 1982.

Dedi Mulyadi Kritisi Prabowo soal Natuna

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengharapkan sikap tegas dari Prabowo.

Menurut Dedi, permasalahan ini sudah menyangkut kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo, kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Dedi berpendapat sudah kewajiban negara untuk menjaga wilayah perairan demi menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan alam.

Dedi mengatakan persahabatan dengan pemerintah China adalah hubungan yang setara, artinya pemerintah Indonesia dapat bersikap tegas apabila ada kekayaan yang diambil.

Menurut Dedi, sikap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah langkah yang tepat karena terbukti praktik pencurian ikan oleh kapal asing berkurang.

"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata Dedi.

Dedi juga mengatakan sikap tegas harus diambil Kementerian Pertahanan.

"Sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," jelasnya.

(TribunWow.com/Anung Malik/Brigitta Winasis)