Istana Buka Peluang China Kelola SDA di Laut Natuna, Moeldoko: Hak Berdaulat Bisa Dikerjasamakan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah RI membuka peluang untuk bekerja sama dengan China dalam mengelola kekayaan laut di Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE) perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan seluruh negara, termasuk China.

"Bukan hanya dengan China, dengan siapapun," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2020).

Moeldoko mencontohkan Indonesia selama ini sudah bekerja sama dengan perusahaan minyak asal Amerika Serikat, Exxon Mobile untuk mengelola sumber minyak di Natuna.

Menurut dia, kerja sama serupa juga bisa diterapkan kepada China atau negara lain.

"Jadi semua negara bisa mengelola, hak berdaulat bisa dikerjasamakan," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, aturan terkait kerja sama di ZEE Natuna ini sudah diatur dalam United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

"Ada salah satu ayatnya, pasalnya, pengatakan bisa saja di ZEE itu bisa kerja sama.

Kerja sama bisa, yang penting ada ikatan kerja sama," kata mantan Panglima TNI ini.

Kendati demikian, menurut Moeldoko, sampai saat ini belum ada pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan China soal kerja sama pengelolaan sumber daya alam di ZEE Natuna ini.

 Kementerian Luar Negeri China memberikan pernyataan terkait sengketa Perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Indonesia memperkuat penjagaan di Perairan Natuna.

Tidak hanya kapal, Indonesia juga mengirim pesawat tempur untuk melakukan patroli di Natuna.

Pernyataan terbaru Kementerian Luar Negeri China disampaikan dalam jumpa pers, Rabu (8/1/2020).

Hal ini bermula saat wartawan menanyakan sikap China atas Laut Natuna setelah militer Indonesia mengirim jet tempur dan kapal perang ke Natuna.

Juru Bicara Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Geng Shuang mengatakan pihaknya memantau perkembangan di Natuna. 

Menurut Gheng Shuang, China memiliki kedaulatan di wilayah Natuna. 

Meski demikian, ia mengaku ada perbedaan klaim di wilayah Laut China Selatan antara China dan Indonesia. 

Terkait hal ini, China meminta agar Indonesia tetap tenang. 

"Kami berharap Indonesia tetap tenang," katanya sebagaimana dikutip dari dari situs Kementerian Luar Negeri China, fmprc.gov.cn. 

Lebih lanjut, Gheng Shuang mengatakan China ingin menyelesaikan perbedaan ini dengan cara yang tepat dan menjunjung tinggi hubungan bilateral kedua negara dengan mengedepankan perdamaian. 

"Faktanya, kami telah melakukan komunikasi satu sama lain mengenai masalah ini melalui saluran diplomatik (Indonesia-China)," ujar dia. 

Pernyataan terbaru China ini lebih lunak dibanding pernyataan sebelumnya. 

Pada pernyataan sebelumnya, China ngotot Natuna adalah wilayahnya. 

"Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan. Apa yang disebut putusan arbitrase Laut Cina Selatan adalah ilegal, batal, dan tidak berlaku dan kami telah lama menegaskan bahwa Tiongkok tidak menerima atau mengakuinya. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Tiongkok," demikian pernyataan Gheng Shuang pada 3 Januari lalu.

(*)