Tinjau Teknopark Langgam, Komisi V DPR RI Kunker Spesifik ke Pelalawan Riau

PANGKALANKERINCI,TRIBUN- Komisi V DPR-RI DPR RI meninjau Teknopark untuk melihat infrastruktur dan transportasi yang dibutuhkan Pemkab Pelalawan, Riau dalam pengembangan Teknopark serta kawasan pariwisata, Kamis (13/2/2020).

Kegiatan itu dibungkus dalam ukan kunjungan kerja (kunker) spesifik.

Kunker Sebanyak 12 orang wakil rakyat dari pusat beserta pendampingnya tiba di gedung kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) sekitar pukul 12.15 WIB.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae beserta teman-teman sejawatnya seperti Syahrul Aidi Maazat yang berasal dari Riau dan ada juga politisi Demokrat yang tak asing lagi, Jhonny Alen Marbun.

Rombongan disambut oleh Bupati Pelalawan HM Harris bersama unsur Forkopimda serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan.

Pertemuan satu jam lebih itu disertai dengan pemaparan dilaksanakan di aula lantai tiga kampus ST2P yang mempresentasikan program pembangunan strategis di Pelalawan.

Termasuk usulan pembangunan infrastruktur yang telah diajukan ke pemerintah pusat tahun 2018 silam.

"Tahun lalu kami juga sudah datang ke Pelalawan ini untuk menampung aspirasi daerah. Kunjungan kali ini merupakan tindak lanjutnya," beber Ridwan Bae.

Politisi Partai Golkar ini mengutarakan, pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis di Pelalawan.

Di antaranya pengembangan kawasan Teknopolitan yang saat ini sudah dimulai pemerintah daerah.

Kemudian menuntaskan pembangunan Jalan Lintas Bono (Jalisbon) sepanjang 35 Kilometer yang saat ini masih menggantung.

Syahrul Aidi menimpali, Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi turut mengawal proposal infrastruktur yang diserahkan Pemkab Pelalawan.

Terbukti tahun ini didapatkan pembangunan aspal Jalisbon sepanjang 2 kilometer. Tentu kekurangannya masih banyak yang harus dibangun sampai selesai, menghubungkan Jalan Lintas Timur (Jalintim) hingga ke destinasi wisata Ombak Bono di Teluk Meranti.

"Kalau tahun lalu datang dapat 2 kilometer, kedatangan tahun ini harus bisa lima kali lipat. Jadi bisa tuntas sampai tiga tahun," tegas Politisi PKS ini.

Namun untuk mempercepat usulan pembangunan direalisasikan harus ada diskresi dari Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan dasar adanya kawasan pariwisata nasional serta program strategis Teknopolitan. Sehingga penganggaran segera bisa dilaksanakan dan diprioritaskan dalam pembahasan APBN.