BUMD Masih Menyusu di APBD, DPRD: Sebaiknya Dibubarkan Saja

BUMD Masih Menyusu di APBD, DPRD: Sebaiknya Dibubarkan Saja

TRIBUNPEKANBARU.COM - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Riau yang dinilai hanya menyusu ke APBD Riau mendapat sorotan dari wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Kalangan legislatif mengusulkan agar BUMD yang tidak sehat dibubarkan.

Opsi lainnya, jika masih ingin tetap dipakai bisa digabungkan atau merger dengan yang BUMD lainnya.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, bahwa dari hasil evaluasi BUMD yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Riau, diketahui memang ada beberapa BUMD yang tidak sehat, baik dari segi manajemen maupun keuangannya.

Kondisi ini membuat perusahaan daerah yang masih 'menyusu' dengan pemerintah tersebut dinilai hanya menjadi beban dalam APBD Riau.

"Kami rekomendasikan BUMD yang tidak sehat itu tutup sajalah atau dimergerkan saja supaya lebih menghemat APBD dan efektif," kata Hardianto, Kamis (20/2/2020).

• Dana Desa di Riau Naik Jadi Rp 1,47 Triliun. Ini Pesan Wagubri Pada Aparatur Desa

Menurut Hardianto, jika suatu perusahaan itu berorientasi pada profit, maka yang dibicarakan adalah bisnis yang menguntungkan.

Sehingga apa bila perusahaan tersebut justru tidak menghasilkan keuntungan malah hanya menjadi beban daerah dalam penyertaan modal, maka sebaiknya ditutup atau dimerger.

"Kalau bicara profit oriented, kita bicara bisnis. Kalau tidak sehat, dimergerkan saja. Kalau mau dimergerkan, tinggal digabungkan dengan yang sama core business-nya," ujarnya.

• Ujian CPNS Gunakan Komputer atau CAT, BKN Heran Masih Ada Peserta yang Bawa Jimat

Seperti diketahui, Riau memiliki tujuh BUMD. Yakni Bank Riau Kepri, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Askrida, dan PT Jamkrida, PT Riau Airlines (RAL) dan PT Riau Petroleum.

Sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar mengaku akan mengevaluasi kinerja BUMD di Riau.

Pasalnya sebagian besar BUMD di Riau hanya 'menyusu' dari APBD.

Bahkan ada yang tidak memberikan kontribusi bagi Pemprov Riau.

“Iya, BUMD harus dibenahi, masih banyak yang rendah kontribusinya untuk PAD kita. Jangankan memberi kontribusi, persoalan yang ada saja belum bisa diselesaikan. Ini akan kita benahi,” kata Gubri Syamsuar.