Andi Rachman Siap Bantu Pekanbaru Dapatkan Tambahan 300 Ribu Lembar Blanko E-KTP

Andi Rachman Siap Bantu Pekanbaru Dapatkan Tambahan 300 Ribu Lembar Blanko E-KTP

TRIBUNPEKANBARU.COM - Anggota Komisi II DPR RI Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA menaruh perhatian besar terhadap masalah e-KTP .

Apalagi ini juga menjadi salah satu bidang kerjanya di Komisi II DPR RI. Oleh karena itu, Ketua DPD I Partai Golkar ini mengundang pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru.

Akhir pekan lalu, mantan Gubernur Riau ini bertemu dengan Sekretaris Disdukcapil Kota Pekanbaru Seniwati Hais dan Mursidan Juswandi, Kepala Bidang Pemanfataan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP), Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Selain bertemu, Andi Rachman juga berdiskusi lewat sambungan telpon dengan Sekretaris Kota Pekanbaru M Noer terkait masalah yang sama.

Pertemuan dan diskusi menyerap aspirasi ini bagian dari kunjungan kerja daerah pemilihan Andi Rachman sebagai anggota Komisi II DPR RI.

Dari pembicaraan mereka, diketahui diperkiraan, pada 2020 ini, Kota Pekanbaru butuh sekitar 400 ribu blanko e-KTP .

Peningkatan ini terjadi karena adanya pemekaran tiga kecamatan baru di kota Pekanbaru.

• NEWS VIDEO: Andi Rachman Intruksikan Ketua DPD II Golkar Ikut Pilkada Lakukan Komunikasi Politik

Pemekaran itu pastinya akan merubah alamat.

Diperkirakan ada 300 ribu warga yang merubah KTP nya karena pemekaran itu.

Sementara 100 ribu lagi, dialokasikan untuk warga pendatang atau remaja yang sudah 17 tahun yang ingin bikin e-KTP baru.

Sekretaris Disdukcapil Kota Pekanbaru Seniwati Hais mengatakan untuk yang 100 ribu lembar blanko e-KTP nya sudah diusulkan sejak tahun lalu ke Kemendagri.

Sementara untuk yang 300 ribu baru awal tahun ini kami usulkan.

"Untuk itu kami mohon bantuan kepada pak Andi untuk bisa juga mengkomunikasikan dan memperjuangkan ke Kemendagri tentang penambahan kuota 300 ribu lembar blanko e-KTP untuk 2020 ini," ujarnya.

Andi Rachman pun menyambut positif permintaan itu.

Apalagi, Kemendagri memang mintra kerja Komisi II.