Breaking News:

Pilkada Inhu 2020

PILKADA Inhu 2020 Berpotensi Konflik Melihat Kondisi Geografis dan Tapal Batas, Ini Kata Kesbangpol

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Inhu 2020 dalam agenda Pilkada Serentak 2020 di Riau berpotensi konflik melihat kondisi geografis dan tapal batas

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
PILKADA Inhu 2020 Berpotensi Konflik Melihat Kondisi Geografis dan Tapal Batas, Ini Kata Kesbangpol 

PILKADA Inhu 2020 Berpotensi Konflik Melihat Kondisi Geografis dan Tapal Batas, Ini Kata Kesbangpol

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Inhu 2020 dalam agenda Pilkada Serentak 2020 di Riau berpotensi konflik melihat kondisi geografis dan tapal batas, ini kata Kesbangpol.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Inhu, TNI dan Polri guna membahas potensi konflik yang kemungkinan timbul pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Inhu tahun 2020.

Rapat yang digelar di ruang pertemuan kantor Kesbangpol Inhu pada Kamis (5/3/2020) tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Hendrizal.

Pada rapat tersebut, Kesbangpol Inhu menyampaikan sejumlah potensi konflik berdasarkan kajian yang dilakukan dan melihat pengalaman pada Pemilu tahun 2019 lalu.

Hendrizal mengungkapkan ada sejumlah potensi konflik yang harus diwaspadai, yakni kekurangan surat suara, tapal batas antar desa dan antar kabupaten, tidak adanya PPS, dan letak geografis sejumlah wilayah Inhu, kepindahan warga dari satu TPS ke TPS lain, dan sengketa data dukungan untuk calon independen.

Persoalan tapal batas yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah tapal batas antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Inhu.

Selain tapal batas dengan Kabupaten Pelalawan, tapal batas antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) hingga kini juga masih belum tuntas.

"Kepindahan pemilih dari TPS satu ke TPS lain juga menjadi potensi konflik," kata Hendrizal. Kemudian soal sengketa data pendukung pada dukungan calon perseorangan. "Persoalannya nanti ketika pada saat verifikasi tidak ditemukan orangnya sementara datanya ada, ditambah lagi LO tidak mendukung. Ini menjadi potensi konflik yang harus diwaspadai," ujar Hendrizal.

Hendrizal menjelaskan berdasarkan wilayah, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku dan Kecamatan Rakit Kulim juga termasuk wilayah rawan konflik.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved