Termasuk di Pekanbaru Penerima Bansos Tak Akurat, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Mutakhirkan Data

TRIBUNPEKANBARU.COM-  Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah baik berupa sembako ataupun uang tunai ternyata masih banyak yang tidak berjalan semestinya.

Seperti di Kota Pekanbaru misalnya, data yang diajukan oleh aparatur RT/RW setempat. Misalnya di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan berjumlah 2500 KK lebih, namun ternyata yang mendapat bantuan hanya 261 KK

Tak sinkronnya jumlah data yang diajukan dengan yang yang diterima tentu saja jumlah paket bantuan yang diterima untuk Kelurahan Simpang Baru kurang dari jumlah yang diajukan.

Menyikapi permasalah ini, dilansir dari Tribunnews Komisi VIII DPR meminta Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk memutakhirkan data penerima program bantuan sosial (bansos).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan saat ini terjadi tumpang tindih serta ketidaklengkapan data penerima bansos dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa sampai RT/RW sangat penting agar data penerima bansos menjadi objektif.

"Kami selalu menyampaikan agar koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan RT/RW sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data itu dilakukan agar tepat sasaran," kata Ace saat dihubungi, Selasa (28/4/2020).

Selain itu, Ace meminta Kementerian Sosial memastikan data yang diverifikasi dan divalidasi untuk program bansos sesuai dengan data yang diajukan pemerintah daerah.

"Kementerian Sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang input-nya berasal dari daerah harus betul-betul memastikan verifikasi dan validasi yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota ini benar-benar sesuai dengan yang diajukan mereka," ujar Ace.

Ace menambahkan tidak meratanya distribusi bansos membuat pemerintah daerah mempertanyakan kevalidan data yang di-input dalam DTKS Kemensos.

Karena itu, Ace mengingatkan jangan sampai data-data penerima bansos menjadi tidak tepat sasaran.

"Jangan sampai data-data penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran seperti yang selama ini dikeluhkan banyak pihak, yang menerima program-program bantuan sosial itu tetap itu-itu saja, tidak ada perubahan dari data yang diajukan," pungkas Ace.

Walikota Pekanbaru Evaluasi PSBB

Walikota Pekanbaru, Firdaus memimpin langsung rapat evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru, Selasa (28/4/2020).

Satu bahasan yakni rencana perpanjangan PSBB di Kota Pekanbaru.

Rapat ini berlangsung tertutup di ruang rapat multimedia Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.

Ada juga unsur forkopimda hadir dalam rapat. Mereka ikut dalam rapat evaluasi yang menerapkan social distancing.

Jumlah peserta pun terbatas. Mereka juga mengenakan masker saat berada di dalam ruang rapat.

Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Azwan rapat evaluasi ini digelar karena selama pelaksanaan PSBB ada dinamika dan kendala.

• Percepat Proses Uji Spesimen Covid-19, Labor Biomolekuler Riau Dapat Pinjaman Alat PCR dari BPOM

Rapat ini pun digelar untuk evaluasi pelaksanaan PSBB yang sudah berlangsumg selama 12 hari.

Apalagi pelaksanaan PSBB hanya tinggal dua hari lagi. PSBB bergulir dari 17 April 2020 hingga 30 April 2020 mendatang.

"PSBB sudah berlangsung selama 12 hari, jadi kita hari ini melakukan evaluasi," ujarnya saat membuka rapat evaluasi ini.

Menurutnya, pemberlakuan PSBB di Kota Pekanbaru nantinya bakal diperpanjang.

Apalagi pemerintah kota diperbolkan untuk dilerpanjang setelah 14 hari pelaksanaan PSBB.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui mengenai skema pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Bantuan tak Sesuai Data

Sebelumnya sejumlah RW di Kota Pekanbaru menolak bantuan yang diberikan Pemko.

Penolakan karena bantuan yang mereka terima tidak sesuai data real yang mereka sampaikan ke Pemko Pekanbaru.

Forum Komunikasi RT/RW di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan misalnya.

Jumlah paket bantuan yang diterima untuk Kelurahan Simpang Baru kurang dari jumlah yang diajukan.

Mereka mengajukan sekitar 2500 lebih Kepala Keluarga (KK). Namun yang mendapat bantuan hanya 261 KK.

"Ya masalahnya untuk masyarakat tidak cukup. Realisasinya cuma 261 KK," terang
Ketua Forum Komunikasi RT/RW di Kelurahan Simpang Baru, Sutomo Marsudi kepada Tribun, Minggu (26/4/2020).

Pihaknya sudah melakukan konfirmasi dengan para Ketua RW di kelurahan itu usai menerima bantuan paket sembako bagi 261 KK. Para Ketua RW menilai jumlahnya tidak sebanding dengan data yang ada.

"Karena tidak ada pemerataan dalam pembagian makanya kita tolak," paparnya.

Sutomo mengaku hingga kini belum ada sikap pemerintah kota terkait penolakan bantuan tersebut. Pihak yang menyalurkan sudah kordinasi dengan Lurah Simpang Baru.

"Untuk selanjutnya belum tahu, nanti kita tanya sikap lurah. Solusinya seperti apa," ujarnya.

Sutomo berharap seluruh warganya bisa mendapat bantuan. Apalagi RT dan RW sudah mendata warga yang terdampak covid-19.

Mereka pun sudah menjalankan proses pendaftaran sesuai protap yang ada.

Mereka khawatir ada kekecewaan dari warga yang belum menerima bantuan.

• Di Kuansing, Baru 60 Orang Menjalani Rapid Tes Covid-19

"Masa yang dapat hanya pejabat RT/RW saja, sementara semua warga sudah kita data. Kita hindari konflik di masyarakat," paparnya.

Ketua RW Kelurahan Simpang Baru menyebut bahwa proses pendataan fokus pada warga yang terkena dampak covid-19. Mereka yang kena dampak tidak cuma orang miskin.

Warga miskin sudah ada bantuan khusus bagi mereka setiap bulannya. Sedangkan petugas mendata warga yang tidak bisa jualan selama pandemi covid-19.

Ada juga korban PHK, karyawan yang dirumahkan, pedagang yang tidak berjualan dan warga miskin yang kena dampak ekonomi covid-19.

"Kami tidak enak kepada masyarakat, masa di wilayah kami ada RT yang dapat. Sedangkan masyarakatnya tidak," paparnya.

Sutomo pun meminta tambahan bantuan sembako. Ia menilai bakal terjadi kecemburuan sosial bila 261 paket sembako tetap dibagikan.

Kondisi tersebut terjadi di RW yang ada di Kelurahan Simpang Baru. RW di Kelurahan Simpang Baru menolak bantuan yang ada.

Begitu juga dengan bantuan selanjutnya. Apabila jumlahnya tidak ada perubahan.

"Kita minta tambahan lah, misal kami 115 KK yang terdampak satu RW, tapi bantuan cuma untuk tujuh KK kan ngga adil. Lain hanya kami ajukan 115 dapat 90 KK, agak sedikit mengobati masyarakat," terangnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunpekanbaru.com dengan judul BREAKING NEWS: Walikota Firdaus Gelar Rapat Evaluasi PSBB Pekanbaru, Apa Saja Yang Dibahas?,