Kurang Makan, Menganggur hingga Dihalau Warga Desa Lain, Derita Masyarakat Bandul Riau Imbas PSST
Adanya PSST juga berimbas terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat.Desa-desa tetangga juga sangat membatasi sosial dengan orang-orang Desa Bandul
Penulis: Teddy Tarigan | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Adanya Pembatasan Sosial Skala Tertentu (PSST) di Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, masyarakat mengalami sejumlah masalah.
Kepala Desa Bandul, Zahari mengatakan, di antara masalah yang dihadapi warga adalah sulitnya kebutuhan hidup masyarakat desa.
"Kemarin perwakilan RT dan BPD datang kepada saya, kami kemarin itu berinisiatif menghubungi Ibu Camat untuk menyampaikan kepada Bupati Meranti seluruh keluhan kami," ujar Zahari, Minggu (7/6/2020).
Zahari mengatakan sebagian masyarakatnya tidak bisa lagi bekerja karena warga tidak bisa keluar masuk desa.
• Peringatkan Dampak Pangan Akibat Corona,Dewan Inhil Riau Minta Pemerintah tak Lakukan Rasionalisasi
• Sedih, Sebanyak 171 Calon Jemaah Haji Kota Dumai Riau Batal Berangkat Haji Tahun Ini
• OLAHRAGA LOKAL- KONI Riau Sudah Gelar Rapat Internal Soal Program Atlet PON
Padahal sekitar 30 persen masyarakatnya tersebut bermata pencarian di luar desa.
"Sebab masyarakat kita tidak bisa bekerja ke luar daerah, seperti ke Desa Selat Akar dan Kudap itu keberatan menerima kami bekerja di desa dia," ujar Zahari.
Zahari mengatakan, saat PSST pertama yang diberlakukan, masyarakat mendapatkan bantuan beras 15 kg per KK.
Namun bantuan itu dikatakan Zahari belum mampu menutupi kebutuhan masyarakatnya.
Bahkan, saat perpanjangan PSST ini, masyarakat hingga saat ini juga belum mendapat bantuan apapun.
"Masyarakat itu tidak punya penghasilan total. Kami minta kepada Bupati melalui Bu Camat 3 hari yang lewat kami minta solusinya seperti apa untuk masyarakat kami yang perlu kebutuhan ekonomi ini.”
“ Karena kita kalau dibantu beras 15 kilogram per KK kita tidak hanya makan nasi, kitakan butuh seperti lauk pauk, listrik, anak mau nyusu," ujar Zahari.
Selain itu dikatakan Zahari, dengan adanya PSST juga berimbas terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat.
Desa-desa tetangga juga sangat membatasi sosial dengan orang-orang yang ada di Desa Bandul.
"Kami mau dekat dengan orang itu saja dihalau, itulah sanksi sosial yang sangat kami rasakan," ujar Zahari.
Zahari juga mengaku sebagai warga yang langsung menerima perlakuan tersebut karena anaknya sempat dinyatakan positif Covid-19 namun sudah dinyatakan sembuh dan sudah pulang ke rumahnya.
"Jadi masyarakat saya sendiri saja yang belum paham, saya mau lewat di depan dia langsung menghindar," ujar Zahari.
Padahal Zahari menyebutkan sejumlah orang yang sempat diisolasi dari desanya dan dinyataka Orang Tanpa Gejala ( OTG ) saat ini sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang.
Namun paradigma masyarakat lainnya tetap masih ada ketakutan kepada mereka.
" 9 orang kemarin, hampir semuanya dipulangkan. Tinggal 4 orang lagi yang masih diisolasi di rumah sakit," ujarnya.
Bahkan di Desa Bandul, Zahari juga mengatakan hampir terjadi konflik antar masyarakat.
"Konflik hampir, cuman kita masih bisa memberi pengertian kepada masyarakat, sebab konflik sosial yang kebanyakan. Karena mungkin ada tersinggung dengan desa lain," ujarnya.
Oleh karena itu dirinya berharap apabila PSST dilanjutkan Pemkab Meranti bisa memberikan bantuan lebih kepada masyarakatnya yang terdampak, khususnya yang tidak lagi bisa bekerja.
Opsi lain yang juga menjadi solusi daii masyarakat dikatalan Zahari adalah dengan mencabut status PSST.
"Yang diinginkan masyarakat itu, karena masyarakat desa tetangga itu menganggap kami ini hal-hal yang menakutkan karena PSST itu," ujarnya.
Dirinya menambahkan setelah beberapa hari setelah aspirasi tersebut disampaikan kepada Camat Tasik Putri Puyu hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah.
"Hasil daripada aspirasi katanya mau dibawa ke kabupaten, jadi kita masih menunggu sampai saat ini," ujarnya.
Koordinator PSST desa Bandul Syamsuddin mengatakan bahwa kemungkinan besar PSST yang akan berakhir pada 13 Juni mendatang tidak akan lagi diperpanjang.
"Kemungkinan tidak kita perpanjang lagi karena sudah banyak yang sembuh," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Kepulauan, Agusyanto mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan kembali menyalurkan bantuan beras kepada warga desa Bandul.
"Bantuan itu baru besok mau kita kirimkan. Ada 1,5 ton yang akan kita salurkan," ujarnya.
( Tribunpekanbaru.com / Teddy Tarigan )