Sengkarut PPDB Online
Surat Domisili Jadi Biang Kisruh PPDB di Riau, DPRD Riau Ingatkan Lurah Jangan Main-Main
Sebab sejumlah fakta di lapangan ditemukan salah satu persoalan PPDB yang disebabkan karena Suket domisili dari kelurahan.
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Sesri
lihat foto
Tidak hanya itu, pihak kelurahan juga diduga tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik. Sebab pihak kelurahan setempat mengaku hanya mengeluarkan sebanyak 78 Suket Domisili.
"Tapi setelah kita kroscek, ternyata ada 127 Suket yang sudah mereka keluarkan," ujarnya.
Dengan adanya temuan ini, wakil rakyat di DPRD Riau menduga kuat bahwa peranan lurah dalam persoalan ini cukup besar. Sebab kelurahan lah yang memiliki kewenangan mengeluarkan Suket domisili yang kemudian dijadikan sebagai dokumen bagi orang tua untuk mendaftarkan anak di sekolah tersebut.
"Saya minta kepada pak walikota, tolong lurahnya ini dievaluasi. Karena kita tidak ingin PPDB ini menjadi ladang bagi oknum tertentu," kata Zukri.
Seperti diketahui, Ratusan orang tua siswa menggeruduk SMA Negeri 8 Pekanbaru, Jalan Abdul Muis Pekanbaru, Kamis (25/6/2020). Mereka mendatangi sekolah sekolah ini untuk meminta kejelasan kepada pihak sekolah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah favorit tersebut.
Para orang tua yang mengaku warga tempatan disekitar sekolah meminta kepada pihak sekolah transparan dalam menerima proses PPDB. Sebab para orang tua mensinyalir ada kecurangan dalam proses PPDB SMA 8 Pekanbaru.
"Masak ada pendaftar yang alamatnya hanya 23 meter dari sekolah. Dimana itu, kan ngak masuk akal," kata salah seorang orang tua siswa yang ikut dalam aksi tersebut.
"Pas kami tanya mana KK nya, mereka tidak bisa menunjukkan," imbuhnya.
Tidak hanya itu, sejumlah kejanggalan juga ditemukan dalam PPDB di SMA 8 Pekanbaru. Diantaranya adalah alamat orang tua siswa yang mendaftar sama.
"Masak iya ada tiga anak alamatnya sama, kan aneh," katanya.
Akibat dugaan akal-akalan dari pihak sekolah tersebut, sejumlah orang tua siswa yang rumahnya ada di sekitar sekolah dan sudah lama menetap serta sudah memiliki KK setempat merasa dirugikan.
"Kita warga tempatan ini dianggap, apa, masak warga di sekitar sekolah tidak diperhatikan," sebutnya.
Tidak hanya itu, sejumlah warga juga menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan terkait surat domilisi yang dijadikan sebagai syarat untuk mendaftar di sekolah.
"Ada surat domisili yang baru dibuat bulan Juni ini, dan itu diterima, padahal sesuai aturan kan paling tidak satu tahun surat domisi itu dikeluarkan baru bisa digunakan untuk mendaftar," katanya.
Dalam aksi juga tampak hadir ditengah-tengah masyarakat, Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Misran didampingi Anggota DPRD Riau, Kasir, Parisman Ikhwan dan Soniwati.
( TribunPekanbaru.com /Syaiful Misgiono)
