SOSOK Djoko Tjandra: 11 Tahun Keliling Dunia Ternyata Uangnya Dari Sini

Sementara itu profil Djoko Tjandra seperti dikutip dari Kontan, pria kelahiran Sanggau 27 Agustus 1950 ini memang identik dengan Grup Mulia yang memiliki bisnis inti properti.

Kongsi empat bersaudara yakni Tjandra Kusuma (Tjan Boen Hwa), Eka Tjandranegara (Tjan Kok Hui), Gunawan Tjandra (Tjan Kok Kwang), dan Djoko S Tjandra sendiri didirikan pada 1970.

• Chord Lagu Teman Tapi Cinta dan Lirik Lagu Atta Halilintar, Trending di Video Youtube Indonesia

• Download Lagu Itzy Wannabe, Lirik dan Chord Lagu Korea Wannabe Terbaru 2020

• Kisah Heroik Sniper Kopassus Bunuh 49 Musuh dengan 50 Peluru, Sniper Legend Lho! Menurut Kamu?

Dekade 1990-an, Grup Mulia makin berkembang pesat saat dipegang olehnya yang mengomandani kepemilikan properti perkantoran seperti Five Pillars Office Park, Lippo Life Building, Kuningan Tower, BRI II, dan Mulia Center.

Grup Mulia menaungi 41 anak perusahaan di dalam dan luar negeri.

Selain properti, grup yang pada 1998 memiliki aset Rp 11,5 triliun itu merambah sektor keramik, metal, dan gelas.

Tak terpengaruh dengan nama buruk ditorehkan Djoko tersebut, bisnis Grup Mulia masih tetap bersinar.

Dilihat di laman resmi Mulia Group, kelompok bisnis properti ini juga membangun beberapa proyek besar di jantung Kota Jakarta antara lain Wisma Mulia, Mal Taman Anggrek, dan Wisma GKBI.

Kasus Djoko Tjandra

Dilansir dari pemberitaan Harian Kompas, 13 Juli 2020, kasus Djoko Tjandra bermula sekitar Agustus 1998, pemilik PT Era Giat Prima dan Bank Bali mengadakan kontak bisnis.

PT Era Giat Prima dimiliki DJoko S Tjandra (Tjan Kok Hui) selaku direktur dengan Setya Novanto sebagai direktur utamanya yang juga Wakil Bendahara DPP Partai Golkar.

• Pria Ini Simpan Mayat Ibunya di Kulkas Selama 6 Bulan, Hanya Untuk Dapat Uang Pensiun dari Negara

• Tenteng Ransel Warna Hitam, Polri Benarkan Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan di Rutan Bareskrim

Sementara Bank Bali dimiliki keluarga Ramli.

Mereka bernegosiasi soal pengalihan tagihan Bank Bali terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Rupanya BDNI tak mampu memenuhi kewajibannya ke Bank Bali.

Malah BDNI kemudian ikut dilikuidasi.

Pada Januari 1998, pemerintah menyatakan, dana nasabah dan pinjaman antarbank masuk dalam skema penjaminan pemerintah.

Hal itu berarti Bank Bali tidak perlu khawatir piutangnya di BDNI lenyap karena berada dalam perjaminan pemerintah. Namun, rupanya Bank Indonesia (BI) tidak segera membayarkan piutang Bank Bali tersebut.