Susul 3 Negara Asia Lainnya, Filipina Resmi Umumkan Resesi Saat Corona Ini, Indonesia Ikut Terimbas?
Resesi yang dialami Filipina terjadi di tengah lonjakan kasus infeksi baru dan penerapan kembali penguncian atau lockdown.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Filipina secara resmi mengumumkan telah mengalami resesi. Pengumuman disampaikan pada hari ini, Kamis (6/8/2020), oleh Otoritas Statistik Filipina.
Seperti diketahui, gelombang resesi mengintai banyak negara di tengah merebaknya pandemi virus corona.
Sejauh ini, negara Asia yang sudah mengumumkan resesi adalah Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.
Resesi yang dialami Filipina terjadi di tengah lonjakan kasus infeksi baru dan penerapan kembali penguncian atau lockdown.
Mengutip Manila Bulletin, Kamis, Otoritas Statistik Filipina menyebut adanya penyusutan ekonomi sebesar 16,5 persen pada periode April-Juni 2020.
• Dihantui Resesi, Ekonom ini Minta Indonesia Segera Tiru Srategi China
Kondisi itu mengakibatkan resesi pertama di Filipina sejak 1991 dan menjadi kontraksi kuartalan terburuk negara.
Hal ini juga merupakan pembalikan dari pertumbuhan 5,4 persen yang tercatat pada kuartal kedua tahun lalu.
Dengan penyusutan 16,5 persen, kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) Filipina mengalami kontraksi yang terparah di antara ekonomi Asia Tenggara.
Singapura, misalnya, mengalami kontraksi minus 12,6 persen, Indonesia minus 5,32 persen, dan Vietnam tumbuh 0,36 pada kuartal kedua.
Sektor utama penyumbang penyusutan ekonomi Filipina adalah manufaktur (minus 21,3 persen), konstruksi (minus 33,5 persen), serta transportasi dan penyimpanan (minus 59,2 persen).
Di antara sektor ekonomi utama, hanya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 1,6 persen.
Sementara, industri dan layanan keduanya menurun selama kuartal tersebut masing-masing sebesar 22,9 persen dan 15,8 persen.
• China Dekati Singapura yang Sedang Resesi, Xi Jinping Mau Tawarkan Utang ke Negeri Singa?
Pukulan ekonomi dari pandemi dapat semakin memburuk setelah pemberlakuan kembali penguncian di Ibu Kota Manila dan provinsi sekitarnya selama dua minggu, sejak Selasa (4/8/2020).
"Ekonomi Filipina jatuh ke resesi dengan krisis PDB pada kuartal kedua dan menunjukkan dampak destruktif dari penguncian pada ekonomi yang bergantung pada konsumsi," kata ekonom senior ING, Nicholas Antonio Mapa, dilansir dari Reuters, Kamis (6/8/2020).
"Dengan rekor pengangguran tertinggi yang diperkirakan akan naik dalam beberapa bulan mendatang, kami tidak mengharapkan perputaran cepat dalam prilaku konsumsi, terlebih lagi dengan kasus Covid-19 yang masih meningkat," lanjut dia.
Indeks saham utama Filipina menunjukkan sedikit reaksi terhadap data tersebut, sedangkan Peso berada pada level 49.074 per dollar AS.
Ekspor negara juga mengalami penurunan tahunan dua digit dari Maret hingga Juni karena penguncian membatasi produksi dan mengganggu rantai pasokan.
• Babak Belur Dihantam Virus Corona, Ekonomi Singapura Alami Resesi Lebih Dalam dari Perkiraan
Bloomberg, Kamis (6/8/2020), memberitakan, anggota parlemen saat ini masih mempertimbangkan rencana pemotongan pajak penghasilan demi mendukung keluarga dan bisnis yang terpukul.
Jumlah dukungan yang telah diusulkan Senat sebesar 2,9 miliar dollar AS, jauh lebih sedikit dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.
"Ini kemungkinan akan menjadi kontraksi ekonomi terburuk di seluruh kawasan dan harus menjadi peringatan besar bagi otoritas fiskal bahwa paket dukungan perlu segera diimplementasikan dengan ukuran yang lebih sebanding dengan apa yang kita lihat di negara lain," Kata Euben Paracuelles, ekonom di Nomura Holdings Plc.
Indonesia Juga Terancam Resesi?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tercatat negatif 5,32 persen. Hal ini menempatkan Indonesia di ambang resesi, setelah pada kuartal sebelumnya juga mengalami kontraksi.
Ekonom menilai pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi, menjadi lebih mengarah langsung pada peningkatan konsumsi masayarakat. Sehingga indikator konsumsi rumah tangga bisa tergenjot.
Pandemi Covid-19 memang melumpuhkan perekonomian, seiring dengan adanya kebijakan PSBB dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga jarak guna mencegah penularan virus. Alhasil, kondisi ini menekan daya beli masyarakat, karena imbas pemotongan gaji dan PHK.
• Ekonomi Singapura dan Jepang Hancur Berantakan Akibat Covid-19, Cochrane: Jepang Masuk Jurang Resesi
Dalam hal ini, belanja pemerintah memiliki peran sangat penting untuk menopang perekonomian. Sayangnya, di kuartal II-2020 pertumbuhan belanja pemerintah malah minus 6,90 persen, lebih rendah dari penurunan konsumsi rumah tangga yang sebesar 5,51 persen.
"Kalau lihat kuartal kedua, ini cukup aneh, masak pertumbuhan belanja pemerintah bisa lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal harapannya ada di belanja pemerintah untuk dorong perekonomian," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2020).
Menurut dia, serapan belanja pemerintah di kuartal II-2020, menjadi catatan yang cukup serius karena malah tertahan di tengah kondisi ekonomi yang melemah. Jika terus berlanjut, ini akan memperdalam kejatuhan ekonomi Indonesia.
Oleh sebab itu, Bhima menilai, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan dengan merombak seluruh stimulus ekonomi yang ada saat ini. Menjadi lebih berfokus pada menjaga daya beli masyarakat dan pada usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM).
"Sekarang terobosan yang penting adalah pemerintah merobak total seluruh stimulus ekonomi," kata dia.
• Karena Resesi Ekonomi Global, Walikota Firdaus Tak Menampik Iklim Investasi di Pekanbaru Stagnan
Baca juga: Pemerintah: Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Akan Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan
Ia bilang, stimulus perpajakan yang selama ini diberikan tidak efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Lantaran, penyerapan tenaga kerja belum bisa terjadi seperti yang diharapkan, ditandai dengan PHK yang masih terus terjadi.
Sehingga akan lebih baik jika kebijakan stimulus tersebut dialihkan kepada penerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos)
"Jadi seperti pengurangan PPh, keringanan pajak untuk korporasi, sebaiknya diberikan langsung kepada bantuan sosial sehingga berdampak kepada masyarakat yang rentan miskin maupun miskin. Karena itu langsung dibelanjakan oleh mereka," jelasnya.
Sementara insentif pada UMKM, Bhima menilai, pemerintah bisa memberikan hibah modal kerja, dan subsidi internet gratis bagi pelaku UMKM untuk masuk ke digital. Serta insentif yang bisa mendorong pelaku UMKM memiliki protokol kesehatan lebih baik, sehingga memberikan kepercayaan konsumen untuk membeli produk UMKM.
" Stimulus-stimulus di bidang UMKM itu harus di rubah tidak bisa menggunakan skema relaksasi kredit lagi, itu tidak terlalu efektif," katanya.
Sementara, Ekonom BCA David Sumual mengatakan, pemerintah perlu mempercepat serapan belanja dan memastikan keefektifannya untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di kuartal selanjutnya.
"Pola spending-nya mungkin perlu lebih ke arah konsumsi. (Kebijakan) yang seperti restrukturisasi atau suntikan likuiditas lewat perbankan dan sebagainya, itu agak perlu waktu memang," ujarnya.
Belanja yang mengarah pada peningkatan konsumsi masyarakat bisa dilakukan dengan skema cash for work atau pencairan secara tunai untuk program padat karya. Juga bisa melalui BLT untuk masyarakat yang rentan miskin dan miskin.
Ia mencontohkan, seperti India yang memberikan insentif pada masyarakat lewat akun rekening masing-masing, atau Amerika Serikat yang memberikan cek yang hanya dapat dibelanjakan dalam kurun waktu tertentu.
"Sehingga bisa dibelanjakan langsung, karena kan kebutuhan masyarakat bukan hanya makan dan minum saja. bisa juga untuk anak sekolah dan lainnya," kata David.
Menurut dia, skema dari negara lain dalam pemberian BLT bisa menjadi salah satu contoh yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, hal itu perlu juga dipastikan pengawasannya dengan ketat agar benar-benar tepat sasaran.
"Jadi perlu percepatan stimulus terutama ke mereka yang berpendapatan menengah ke bawah dan paling berdampak, seperti (yang kerja di) sektor informal dan penggauran. Saat ini kan ada program kartu prakerja, itu juga harus dioptimalkan," pungkasnya.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Filipina Alami Resesi di Tengah Lockdown Kedua Virus Corona", dan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Diminta Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi