Breaking News:

Siak

Update, Kejari Siak Periksa Mantan dan Pejabat di Siak Terkait Kerugian Negara Akibat Izin PT DSI

Sejumlah orang dimaksud adalah pejabat yang masih aktif dan yang sudah pensiun yang bertugas atau pernah bertugas di kabupaten Siak

Grafis Tribun Pekanbaru
Sidang lanjutan perkara pemalsuan SK Menhut oleh Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi dan Mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Dishutbun) Siak Teten Effendi, Kamis (16/5/2019) di Pengadilan Negeri (PN) 

TRIBUNPEKANBARU.COM,  SIAK - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak Aliansyah membenarkan, pihaknya telah memeriksa sejumlah orang terkait dugaan kerugian keuangan negara akibat penerbitan izin usaha perkebunan budidaya (IUPB) PT Duta Swakarya Indah (DSI).

Sejumlah orang dimaksud adalah pejabat yang masih aktif dan yang sudah pensiun yang bertugas atau pernah bertugas di kabupaten Siak, serta pernah berurusan dengan penerbitan izin tersebut.

"Ada pemeriksaan, iya ada. Itu jelas. Cuma saat ini saya tidak bawa data jumlahnya, siapa-siapa orangnya," kata Aliansyah kepada Tribunpekanbaru.com seusai upacara penurunan bendera merah putih HUTRI ke 75, Senin (17/8/2020) di lapangan upacara kantor bupati Siak.

Kepala Bappeda Siak Akui Ada Stafnya Telah Diperiksa Kejati Riau Berkaitan dengan Sekdaprov Riau

Ia mengatakan, pemeriksaan itu terkait perizinan PT DSI. Namun pokok materinya belum disampaikan karena harus melihat data terlebih dahulu. Laporan tersebut berawal dari masyarakat Siak ke Kejagung.

"Jadi suratnya turun dari Kejagung ke Kejati Riau, kemudian turun ke kita di Kejari Siak. Berdasarkan itu kita melaksanakan pemeriksaaan," kata dia.

Dalam perkara ini, Aliansyah menegaskan bahwa Kejari Siak tetap profesional dan sesuai SOP dalam melakukan penyelidikan. Selain itu juga menegaskan pihaknya tidak mempunyai conflict of interest dengan pihak berperkara.

"Apalagi ini menjadi perhatian pimpinan kita di Kejagung," kata dia.

Bertambah 68 Kasus Baru, Siak Penyumbang Terbanyak Kasus Positif Covid-19 di Riau Hari Ini

Ia melanjutkan, pada momen kemerdekaan ini pihaknya harus konsisten untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat. Penegakan hukum harus semakin membaik dari tahun ke tahun.

Sebelumnya, pihak PT DSI sering berperkara dengan pihak masyarakat. PT DSI mengantongi izin lokasi seluas 8.000 Ha, namun yang bisa digarapnya hanya 2000 Ha lebih. Selebihnya masih berperkara dengan masyarakat. Sejak memperoleh Izin Lokasi pada 2006 serta IUP pada 2009, PT DSI hingga saat ini belum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU). (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved