ISTANA: Jika Ada Buzzer yang Kelewatan, Proses Saja!

TRIBUNPEKANBARU.COM - Setelah menjadi polemik yang berkepanjangan, Istana mengaku perilaku buzzer ada yang memecah belah persatuan bangsa. 

Istana pun meminta apaat hukum tak segan-segan untuk memprosesnya sesuai undang-undang yang berlaku.

Namun, pihak Istana mengatakan tak semua buzzer memiliki keterkaitan dengan pemerintah.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan ada buzzer yang bergerak sendiri.

"Memang ada buzzer-buzzer swasta, partikelir, yang bekerja sendiri," ujar Donny dalam diskusi SOS II: Jaga Ruang Demokrasi Kita yang digelar Police Center ILUNI UI, Rabu (2/9/2020).

Donny menuturkan, buzzer ini memiliki agitasi politik yang cenderung mendukung pihak swasta dan oposisi pemerintah, serta memiliki dinamika yang sangat tinggi.

Menurut Donny, buzzer-buzzer yang selama ini membela pemerintah tidak selamanya bekerja serupa dengan buzzer partikelir.

Namun ia menegaskan, buzzer-buzzer yang melanggar hukum, sudah selayaknya diproses oleh Polisi.

"Kalau buzzer-buzzer ini bertindak kelewatan, apalagi melanggar hukum, ya saya kira proses saja," kata dia.

Donny menyebut keberadaan buzzer tidak bisa dielakkan di tengah demokrasi.

Ia berpendapat, dalam setiap kekuasaan, terdapat pihak yang akan membela ketika mendapat serangan.  

Selain itu, dalam bekerja ada buzzer yang mendapatkan upah dan ada juga yang bekerja atas inisiatifnya sendiri.

"Saya kira ini efek yang tidak bisa dielakan dari demokrasi. Demokrasi pasti ada penguasa dan oposisi, masing-masing ada buzzer-nya," kata Donny.

"Setiap kali ada yang membela pasti ada yang menanggapi, setiap kali ada yang menyerang pasti ada yang membela, dan pembela ini tentu saja ada yang digaji, ada yang inisiatif sendiri," tutur dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KSP Sebut Ada Buzzer yang Bekerja Sendiri di Luar Pemerintah".