Diserang Netizen Indonesia Soal Dukungan Kemerdekaan Papua, Pemerintah Vanuatu Bereaksi
Baru-baru ini pemerintah Indonesia lewat perwakilannya di PBB memperingatan Vanuatu karena mengangkat isu pelanggaran HAM Papua.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Baru-baru ini pemerintah Indonesia lewat perwakilannya di PBB memperingatan Vanuatu karena mengangkat isu pelanggaran HAM Papua.
Isu tersebut disampaikan Vanuatu saat Sidang Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) pada Sabtu (26/9/2020).
Diplomat muda Kemenlu, Silavny Austin Pasaribu menegaskan, Vanuatu bukanlah perwakilan dari masyarakat Papua dan tak perlu lagi mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
Sebagai informasi, dalam setiap kesempatan di Sidang Umum PBB, pemerintah Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Vanuatu sendiri merupakan negara mungil berbentuk kepulauan yang berada di Pasifik yang bertetangga dengan Fiji dan Kaledonia Baru.
Luas keseluruhan daratan dan lautnya hanya 12.189 kilometer persegi dengan jumlah penduduknya kurang dari 300 ribu jiwa. Lalu, bagaimana kondisi ekonomi Vanuatu?
Mengutip laporan yang dirilis Asian Development Bank (ADB) pada Selasa (29/9/2020), ekonomi Vanuatu sangat bergantung pada sektor pariwisata.
ADB sendiri sejauh ini jadi salah satu lembaga donatur untuk negara tersebut. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi negara itu mencapai 3 persen.
Dalam 24 jam terakhir, ratusan komentar yang diduga dari warganet Indonesia yang bernada rasis, penghinaan atau politis, membanjiri kolom komentar media sosial Vanuatu.
Pihak berwenang Vanuatu, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Komunikasi Kantor Pariwisata, Nick Howett angkat bicara.
Dia mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya serangan itu terjadi di media sosial Vanuatu, yakni Instagram dan Facebook.
Namun, dia tidak terkejut dengan serbuan komentar yang diterimanya itu.
Ia mengatakan bahwa, setelah seorang pemimpin atau politisi Vanuatu berbicara tentang masalah kemerdekaan Papua Barat, serangan itu kerap diterimanya.
"Setiap kali seorang pemimpin Vanuatu berpidato di PBB, itu terjadi," katanya, dikutip dari ABC News, Rabu (30/9/2020).
• Minta Narkoba ke Polisi yang Lagi Nyamar, Petugas Dikagetkan Temukan Granat Aktif
• WNI yang Jadi Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina
• Sikap Setia Kawan Ditunjukan Erdogan ke Azerbaijan, Turki Siap Berperang Usir Armenia
Nick mengungkapkan bahwa, beberapa akun itu nyata, dengan pengguna asli di belakangnya.
Tetapi, katanya, beberapa serangan komentar bernada rasis dan penghinaan itu merupakan dari akun palsu atau 'bot'.
"Maksud saya, itulah yang dikenal dalam bisnis sebagai perilaku tidak autentik yang terkoordinasi, karena tidak otentik bagi akun kami, ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari luar," katanya.
Artinya, Nick menuduh bahwa akun-akun yang menyerang media sosial Vanuatu adalah akun palsu yang sudah terkoordinasi.
Ini bukan pertama kalinya akun 'bot' Indonesia dituduh mengomentari dan melakukan spaming di setiap unggahan media sosial Vanuatu.
Pada Oktober tahun lalu, Facebook mengumumkan telah menghapus lebih dari 100 akun Facebook dan Instagram di Indonesia, yang disebut sebagai "perilaku tidak autentik yang terkoordinasi".
Ia menambahkan, pihaknya belum menghapus komentar bernada rasis dan bermuatan politis karena dikhawatirkan malah akan memperburuk situasi.
Tapi dari pantauan Serambinews.com dalam akun Instagram @vanuatuislands, mereka telah mematikan kolom dan membatasi komentar disetiap postingan.
"Kami adalah negara demokrasi kami juga menerima orang Indonesia, bukan kebijakan kita untuk mengecualikan orang," ujar Nick.
Sejak Senin (28/9/2020) tagar Vanuatu bertengger di jajaran trending topik Twitter Indonesia.
Sejumlah media memberitakan soal Vanuatu yang sudah lima kali menyerang Indonesia di Sidang PBB terkait permasalahan Papua.
Pada Sidang PBB ke 75 yang digelar pada Minggu (27/9/2020), Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman mengungkapkan adanya tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi itu.
Negara Vanuatu ini memang suka ikut campur mengenai masalah Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Hal itu dimulai dari sejak Sidang PBB ke-71 tahun 2016 silam.
Sejumlah isu kerap dilontarkan, yang pada intinya Vanuatu menginginkan kemerdekaan bagi Bumi Cendrawasih.
Dalam Sidang PBB ke-75, Diplomat Perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu langsung membantah tudingan tersebut dengan menggunakan hak jawabnya.
Silvany bahkan mengatakan apa yang dilakukan Vanuatu sebagai tindakan memalukan.
“Sangat memalukan bahwa negara satu ini selalu memiliki obsesi berlebihan mengenai bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri,” ujarnya dikutip dari Kompas.
Ia mengungkapkan bahwa, dirinya bingung dengan sikap Vanuatu, yang selalu berusaha mengajari negara lain, tanpa memahami prinsip fundamental dari Piagam PBB.
Menurutnya, dalam piagam tersebut sudah jelas bahwa setiap negara harus saling menghargai dan tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.
“Setiap negara harus saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lainnya,” katanya.
Silvany pun menegaskan jika Vanuatu belum memahaminya, jangan coba-coba menceramahi negara lain.
Diplomat Indonesia itu juga mengatakan bahwa, Indonesia menjunjung tinggi HAM bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia turut serta dalam konvensi internasional untuk mengakhiri diskriminasi, yang anehnya Vanuatu tidak ikut mendatangani.
Menurut Silvany, Vanuatu juga tidak mendatangani atau mengesahkan konvensi melawan penyiksaan atau segala tindakan tak berperikemanusiaan lainnya.
Silvany pun secara keras menegaskan Vanuatu bukanlah repesentasi dari masyarakat Papua. “Kalian jangan berkhayal menjadi orang Papua,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berjuang melawan usaha separatisme yang menggunakan HAM sebagai kedok.
Sejak itulah, ratusan komentar, baik dalam bahasa Inggris dan Indonesia, telah membanjiri di sejumlah akun dan postingan media sosial Vanuatu.
( Tribunpekanbaru.com / Serambinews.com / Agus Ramadhan )
Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Serangan Netizen Indonesia Bernada Rasis dan Penghinaan, Begini Tanggapan Pemerintah Vanuatu, https://aceh.tribunnews.com/2020/09/30/serangan-netizen-indonesia-bernada-rasis-dan-penghinaan-begini-tanggapan-pemerintah-vanuatu?page=all.
Penulis: Agus Ramadhan
Editor: Hadi Al Sumaterani
