KUA PPAS APBD Murni 2021 Belum Dikirim ke DPRD Pekanbaru, Bapemperda: Kita Minta Pekan Ini
Apakah DPRD Pekanbaru akan ngebut membahas APBD Murni 2021 ini, seperti halnya pembahasan APBD Perubahan 2020?
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - APBD-Perubahan Pekanbaru 2020 sudah disahkan, Rabu kemarin, sebesar Rp 2 79 triliun.
Kini DPRD Pekanbaru bersiap untuk membahas APBD Murni 2021, yang batas pembahasannya sesuai aturan hingga 30 November.
Lalu pertanyaannya, apakah DPRD Pekanbaru akan ngebut membahas APBD Murni 2021 ini, seperti halnya pembahasan APBD Perubahan 2020?
Ketua Bapemperda DPRD Pekanbaru Zulfahmi SE, Kamis (1/10/10) meminta, agar Pemko Pekanbaru segera mengirimkan KUA PPAS APBD murni 2021 ke DPRD.
Sehingga pembahasannya bisa dilakukan secepatnya.
"Kita minta pekan ini diserahkan. Lebih cepat lebih baik. Dengan demikian, kita bisa mulai membahasnya pekan depan," kata Zulfahmi kepada Tribunpekanbaru.com.
Pembahasan yang dilakukan DPRD, kata Zulfahmi lagi, akan sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku. Dimulai pembahasan umum di Banggar DPRD bersama TAPD, lalu pembahasan di Komisi-komisi dengan mengundang masing-masing mitra kerjanya (semua OPD di Pemko).
Tahapan selanjutnya, hasil pembahasan di Komisi-komisi akan dilaporkan ke Banggar DPRD.
Kemudian baru dilakukan Mou KUA-PPAS, paripurna nota keuangan, paripurna pandangan fraksi, paripurna jawaban pemerintah, serta paripurna pengesahan APBD murni 2021.
Disinggung berapa perkiraan nilai APBD Murni 2021, Zulfahmi yang juga politisi Partai Hanura ini menyebutkan, dirinya belum bisa mengetahui secara pasti.
Sebab, DPRD belum menerima KUA PPAS APBD Murni tersebut dari Pemko.
"Tapi, dari potensi-potensi yang ada, kita yakin OPD terkait bisa memberikan target PAD yang maksimal dan target ril untuk APBD murni ini. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah dan DPRD, yang sudah diwacanakan, bisa terealisasi," harap Zulfahmi.
Pembahasan APBD murni ini dipastikan tidak sama dengan APBD Perubahan.
Proses pembahasan akan memakan waktu lama, karena anggaran yang dibahas dengan melihat potensi PAD yang ada.
Untuk penyebaran belanja anggarannya, diyakini lebih banyak untuk penanganan Covid-19.
