Upah Minimum Kota Pekanbaru Bakal Dibahas November Mendatang, Diprediksi Naik dari 2 Hingga 5 Persen

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Pembahasan tentang Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 baru berlangsung pada November 2020 mendatang.

Adanya pembahasan itu sebagai persiapan usulan kenaikan UMK pada tahun depan.

"Pembahasan baru kita lakukan pada November nanti," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal kepada Tribun, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, pembahasan ini untuk melihat adanya kenaikan atau seperti apa besaran UMK pada tahun depan.

Pihaknya pun berencana membahasanya pada November nanti.

Mereka membahas perihal kenaikan upah tersebut bersama dewan pengupahan.

• Prakiraan Cuaca 33 Kota Rabu 7 Oktober 2020 Dirilis  BMKG: Pekanbaru Malam Hujan Ringan

Pihaknya bakal mengambil kebijakan mulai bulan November 2020 ini.

Jamal menyebut bahwa setiap tahunnya UMK mengalami kenaikan.

Kenaikan UMK setiap tahunnya berkisar dua hingga lima persen.

UMK Pekanbaru tahun 2020 mencapai Rp2,9 juta.

Sedangkan UMK Pekanbaru tahun 2019 mencapai Rp 2.762.000.

Jamal belum dapat memprediksi besaran UMK Pekanbaru tahun 2021.

Ia belum memastikan UMK lebih dari Rp 3 Juta atau tidak.

Ada sejumlah rangkaian yang harus dilalui sebelum penentuan UMK.

• 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh, dari PHK Sepihak Hingga Menghapus Hak Cuti

Ada serangkaian pembahasan hingga nantinya tertuang dalam draf UMK tahun 2021.

Besaran UMK Pekanbaru tahun 2021 sudah melalui hasil perhitungan.

Dinas juga sudah lakukan pembahasan dengan dewan pengupahan kota.

Proses pengajuan UMK ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan penetapan PDB serta Inflasi.

Jumlah yang diajukan juga di atas kebutuhan hidup layak di Kota Pekanbaru.

Wali Kota Minta Pengusaha Patuhi UMK

Walikota Pekanbaru, Firdaus MT meminta pelaku usaha mematuhi besaran Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru tahun 2020.

Pengusaha harus menerapkan UMK yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2020.

Gubernur Riau sudah menandatangani surat keputusan terkait upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2020. UMK Pekanbaru nyaris mencapai Rp 3 juta.

Besaran UMK Pekanbaru tahun 2020 sebesar Rp 2.997.971.

"Jadi kita tegaskan kepada pelaku usaha, agar UMK ini harus diterapkan awal 2020," ujarnya kepada Tribun, Senin (25/11/2019).

• UU Cipta Kerja, Pembahasan Dikebut DPR Siang hingga Tengah Malam, Disahkan di Tengah Penolakan

Menurutnya, perusahaan yang tidak menerapkan upah sesuai UMK, terancam sanksi.

Para pelaku usaha harus mengikuti besaran UMK yang ditetapkan pada tahun depan.

Firdaus menilai besaran UMK Pekanbaru sudah sesuai standar.

Apalagi proses pembahasan sudah dihitung bersama.

Besaran UMK ini sesuai usulan bersama perwakilan pelaku usaha, pekerja dan pemerintah kota.

Jumlah UMK ini sudah dikalkulasi bersama hingga akhirnya diusulkan ke Pemerintah Provinsi Riau.

"Besaran UMK ini sudah dihitung bersama, nanti kalau terlalu besar perusahaan bisa gulung tikar," kata dia.

Firdaus juga berpesan agar kalangan pekerja bisa menjalin hubungan harmonis dengan pemberi kerja.

Adanya hubungan harmonis keduanya tentu berujung pada kesejahteraan pekerja.

"Perusahaannya sehat, pasti pekerjanya sejahtera," ulasnya.

UMK Kota Pekanbaru tahun 2020 mengalami kenaikan dari UMK tahun 2019.

Ada kenaikan sekitar Rp 235 ribu dari UMK Pekanbaru tahun 2019.

UMK Pekanbaru tahun 2019 mencapai Rp 2.762.000.

UMK Pekanbaru tahun 2020 lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau.

Jumlahnya lebih besar Rp 109 ribu dari UMP yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau.

UMP Riau tahun 2020 sebesar Rp 2.888.564. 

UMK Di Pusaran Omnibus Law

Membahas UMK rasanya tak tepat jika menyinggung keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Sebab kita tau, sejak awal isi Omnibus Law UU Cipta Kerja diprotes buruh dari berbagai elemen.

Lalu apa saja sebenarnya hal-hal dalam RUU Cipta Kerja ini yang membuat buruh sangat keberatan?

Berdasar catatan Tribunnpekanbaru.com, setidaknya ada tujuh item krusial dalam UU Cipta Kerja yang amat merugikan buruh seperti dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal.

Apa saja? Berikut rinciannya:

1. UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus.

Said Iqbal menyatakan buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK  tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.

Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

UMSK ditegaskan harus tetap ada, dimana jalan tengahnya ialah penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja.

Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, agar ada fairness.

Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional.

Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut.

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya karena itu masih dibutuhkan UMSK,” ujar Said Iqbal.

2. Pengurangan Pesangon Jadi 25 Kali Upah Bulanan

Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Caranya, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

3. Perjanjian PKWT

Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana disebut Said Iqbal kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak.

Buruh disebut Said menolak PKWT seumur hidup.

4. Sistem Outsourcing.

Said Iqbal menilai, tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing.

Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan.

Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh.

“Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di sektor formal.

Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?," tegas Said Iqbal.

Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

5. Cuti Haid dan Melahirkan Hilang

Para buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. 

Keenam, menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.

Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang.

6. Hak Cuti Panjang Dihilangkan

Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan hilang. "Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay."

"Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di Omnibus Law tentang cuti haid dan hamil hilang," imbuhnya.

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya.

"Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya," kata Said Iqbal.

7. Status Outsourcing Seumur Hidup

Alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ialah Karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

“Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras.

Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” tegas Said Iqbal.

32 Federasi Serikat Buruh Menolak

KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 utamanya pada pasal 4.

Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh.

Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya.

“Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga  isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003,” kata Said Iqbal.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunpekanbaru.com dengan judul 7 Pasal Kontroversi RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law-UMK Dihapus hingga Outsourcing Seumur Hidup,