Politikus Gerindra: UU Cipta Kerja Tidak Sempurna tapi. . .

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sahnya Omnibus Law UU Cipta Kerja membuat sebagian besar kalangan murka.

Tak hanya buruh, melainkan juga mahasiswa dan juga lembaga pendidikan.

Sebab, mereka menilai UU yang baru disahkan tersebut merugikan mereka.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman menyebut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak sempurna tetapi tidak seburuk yang dinarasikan di media sosial.

"Misalnya tidak ada cuti haid, tidak ada cuti ini, tidak ada pesangon. Ada semua kok di Undang-undang Cipta Kerja," ujar Habiburokhman saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, Partai Gerindra telah melaksanakan fungsinya secara maksimal terkait UU Cipta Kerja dengan menyerap semua aspirasi masyarakat dan mengakomodir masukannya ke undang-undang tersebut.

"Saya sendiri, walaupun bukan Panja Baleg, saya juga mengikuti banget.

Misalnya perdebatan putusan Mahkamah Konstitusi, itu semua mengacu undang-undang ini, jadi tidak ada yang bertentangan dengan putusan MK," papar Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Gerindra itu.

• Kumis Cewek Ini Tak Biasa, Tebal Beri Kesan Berbeda, Tetap Feminim Meski Terlihat Lebih Jantan

• Habis Manis, Australia Tak Mau Lagi Berkawan Sama Timor Leste, Dulu Sangat Mesra Kerena Minyak Bumi

"Lalu ada sertifikat halal dan sebagainya. Itu bagus kok, memang tidak sempurna, tapi tidak seburuk seperti dinarasikan di media sosial," sambungnya.

Sementara terkait pernyataan politikus Gerindra Fadli Zon yang menyebut pembahasan RUU Cipta Kerja tidak menyerap aspirasi masyarakat, Habiburokhman menghormati sikapnya.

"Saya tidak bisa mengomentari secara khusus senior saya. Saya tidak tahu konteksnya seperti apa? Redaksinya bagaimana? Dia senior saya, kita hormati," ucap Anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Gerindra tegas menjadi oposisi pemerintahan Jokowi dan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tak pro rakyat.

Namun, usai Pemilu 2019,  Gerindra justru mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi setelah masuk dalam koalisi pemerintah.

Lembaga NU ngaku Dibohongi DPR

Salah satu pihak yang merasa geram dengan disahkannya UU Cipta Kerja yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU).