Breaking News:

Bantuan CSR Swasta Belum Nampak untuk Korban Covid-19, Ini Reaksi Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru

Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta, hingga kini belum nampak disalurkan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta, hingga kini belum nampak disalurkan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru.

Legislator melihat kondisi ini, karena masih lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Bahkan hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBM) di empat kecamatan (Tampan, Marpoyan Damai, Bukit Raya dan Payung Sekaki), sudah berakhir, Selasa (13/10/2020) hari ini, dewan menilai bantuan untuk masyarakat dari swasta nyaris tak terlihat.

"Bantuan ini sudah kita himbau dari awal PSBB lalu. Tapi terkesan tidak dilaksanakan. Sekarang kita harapkan direalisasikan lah," kata Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah, kepada Tribunpekanbaru.com.

Pemko Pekanbaru sebenarnya sudah punya Perda CSR. Namun pengelolaannya belum jelas. Termasuk OPD yang dijanjikan akan mengelolanya, tak kunjung ditetapkan.

Sehingga kini, setiap CSR dari perusahaan dan pihak swasta, pengelolaannya masih atas nama Pemko Pekanbaru.

Bappeda selaku OPD yang dinilai berwewenang mengelola ini, diharapkan bisa mengeluarkan bantuan CSR ini.

"Kami dari DPRD mengharapkan, jangan ada lagi warga mengadu karena minimnya bantuan covid-19 ini. Jika dari pemerintah sudah ada, maka dari swasta melalui CSR juga harus nampak jelas," tegasnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Gerindra ini berharap, agar bantuan CSR tersebut harus transparan diumumkan ke publik, terutama perusahaan mana saja yang sudah mengeluarkan CSR nya.

"Memang ada perusahaan yang langsung memberikan CSR kepada masyarakat, itu bagus. Tapi kita kan sudah punya Perda CSR. Jadi, perusahaan harus menyalurkan ke pemerintah. Biar pemerintah yang menyalurkan ke masyarakat," pintanya. 

------------------------------------------------

Komisi IV DPRD Pekanbaru Hearing dengan DLHK, Ini yang Dibahas

Komisi IV DPRD Pekanbaru, menggelar hearing dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Senin (12/10/2020) di ruang Komisi IV.

Hearing ini langsung dipimpin Ketua Komisi IV Sigit Yuwono ST, dan semua anggota Komisi IV.

Sementara dari DLHK, diwakili Sekretaris DLHK Azhar, dan beberapa kepala bidang. Ketua Komisi IV Sigit Yuwono ST mengatakan, hearing ini hanya fokus membahas mengenai anggaran DLHK Pekanbaru tahun 2020.

"Seharusnya pembahasan anggaran 2020 ini, kita bahas sebelum ketuk palu APBD Perubahan 2020. Tapi karena kondisi covid-19 saat itu serius, maka pembahasannya hanya di tingkat Banggar saja. Di komisi IV tak bisa dibahas. Sekarang lah baru kita telaah lagi," terang Sigit di sela-sela hearing.

Dijelaskan, pada APBD Murni 2020, anggaran DLHK sebesar Rp 102 miliar.

Suasana hearing Komisi IV DPRD dengan DLHK Pekanbaru.
Suasana hearing Komisi IV DPRD dengan DLHK Pekanbaru. (Istimewa)

Namun pada APBD Perubahan 2020, anggarannya naik menjadi Rp 134 miliar lebih. Artinya di sini, ada kelebihan anggaran sekitar Rp 31 miliar.

"Kenaikan anggaran ini berdasarkan laporan DLHK, karena ada anggaran pihak ketiga pengangkutan sampah. Ini lah yang akan kita singkronkan," terang Sigit.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa total anggaran untuk pengangkutan sampah melalui pihak ketiga, yakni PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya, sudah dibayarkan sejak tahun 2018 lalu, melalui kerjasama program multiyears tiga tahun (2018-2020).

Pada tahun 2020 ini, sisa bayar untuk dua perusahaan pihak ketiga tersebut, memang masih ada. Namun setelah dilihat dari data yang diberikan, masih terjadi selisih.

"Kontrak multiyears untuk PT Samhana Rp 72 miliar, dan PT Godang Tua 87 miliar. Dibayarkan sejak 2018 sudah 3 tahun sampai 2020, tapi msh ada selisih. Seharusnya di APBD 2020 yang kita bayarkan lagi Rp 69 miliar," terang Politisi Partai Demokrat ini.

Karena adanya selisih ini lah, Komisi IV mempertanyakan pos sisa uangnya kepada DLHK. "Setelah ini nanti selesai, baru kita agendakan pembahasan APBD Murni 2021," janjinya.

Terpisah, Sekretaris DLHK Pekanbaru Azhar membenarkan, pembahasan tentang anggaran pengangkutan sampah, yang masuk di dalam APBD 2020.

"Ini masih pembahasan, belum selesai. Hari ini kita tidak membahas APBD Murni 2021," sebutnya singkat.

--------------------------------------------------------------

Komisi III DPRD Pekanbaru Sebut Disdik Pekanbaru Akan Bangun 4 Gedung SMP Baru Tahun 2021

Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah pendidikan, sudah melakukan koordinasi dengan Disdik Pekanbaru, terkait pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Pekanbaru.

Ketua Komisi III DPRD Yasser Hamidi menegaskan, pembangunan sekolah yang dimaksud adalah untuk SMP.

Namun pembangunannya baru bisa direalisasikan pada tahun 2021 nanti.

"Tapi ini baru wacana Disdik yang dipaparkan kepada kita saat hearing kemarin. Mudah-mudahan tidak ada halangan," kata Yasser kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (12/10/2020).

Kenapa tidak dibangun tahun ini? Ditegaskan Politisi PKS tersebut, bahwa di APBD Perubahan 2020, tidak ada anggarannya untuk bangun sekolah baru. Sebab, anggarannya untuk kegiatan rutin saja, plus bantuan dana BOS dari pusat.

Makanya, Disdik berjanji baru bisa membangun tahun depan.

Setidaknya ada 4 USB (SMP) yang akan dibangun.

Sebanyak 4 SMP ini rencananya akan disebar di Kecamatan Tampan 2 sekolah, di Bukitraya 1 sekolah serta di Kecamatan Tenayan Raya 1 sekolah.

"Kita harapkan ini benar-benar terealisasi.

Sebab, anggaran dari APBD murni 2021, jika memang diperuntukkan pasti ada jalan keluarnya," tegasnya.

Disinggung jika nanti anggaran untuk pembangunan USB ini tidak ada atau dialihkan ke urusan lain, disampaikan Yasser lagi, bahwa Pemko dalam hal ini Disdik harus membuat skala prioritas.

Seandainya pun nanti tidak bisa membangun untuk 4 sekolah, paling tidak Disdik harus melihat kebutuhan yang mendesak di lapangan.

"Seperti halnya di Kecamatan Tampan, dengan jumlah penduduk yang begitu padat, sekarang ini hanya ada 4 SMP. Kan tidak bisa mengakomodir tamatan SD yang begitu banyak setiap tahunnya. Makanya harus ada skala prioritas lah," pintanya.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved