VIDEO KPK Ingatkan Pemkab Pelalawan Terkait Manajemen Aset Daerah

Kondisi ini menunjukan Bupati Harris mampu menyadarkan pejabat agar melaporkan kekayaannya.

Namun untuk pejabat maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tampaknya belum sepenuhnya patuh.

Dari 49 orang dari lembaga Legislatif yang wajib laporan, baru 21 orang yang baru melaporkan.

"Baru 42 persen. Mungkin ini bisa didorong rekan-rekan sesama legislatif, untuk membuat laporan LHKPN.

Jadi bisa tercatat dengan baik dan menghindari hal-hal tak baik kedepan," tandas Lili.

Lili juga mewanti-wanti penggunaan dana Penaggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dialokasikan cukup besar sesuai dengan refocusing anggaran.

Dana Covid-19 mulai dari kesehatan, sosial, hingga teknis lainnya disalurkan dengan baik dan menjauhi praktik korupsi.

Pasalnya, KPK sedang membidik kasus rasuah tentang dana Covid-19 di beberapa daerah.

"Kalau untuk Pelalawan, kami belum ada dapat laporan. Jadi harus dikelola dengan baik dan sesuai peruntukannya," tandasnya.

Bupati Pelalawan, HM Harris mengemukakan, perlunya pencegahan praktik korupsi dalam peningkatan penerimaan daerah.

Keseriusan Pemda dalam mengantisipasi KKN dengan mengundang komisioner KPK untuk memberikan pemaparan langkah-langkah pencegahan korupsi.

"Semua OPD yang memilik potensi penerimaan daerah agar bersama-sama mencegah terjadinya korupsi," pinta Harris.

Beberapa pimpinan OPD sempat berdialog dan bertanya secara langsung kepada Lili terkait trik atau formulasi pencegahan korupsi.

Tentu menyangkut pelaksana program kegiatan maupun penggunaan anggaran.

( Tribunpekanbaru.com /Johannes Wowor Tanjung)