Gag Heran Sih saat Anggota DPRD DKI Yang Terhormat Minta Naik Gaji di Masa Pandemi
Ayu Rentama Siregar, misalnya. Mantan karyawan bank ini mengaku tak terima dengan wacana kenaikan gaji anggota DPRD.
Penulis: | Editor: Firmauli Sihaloho
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diusulkan naik gaji pada 2021 mendatang.
Tak tanggung-tanggung, nilai total gaji per tahun yang masuk ke kantong anggota dewan bakal mencapai Rp 8,38 miliar.
Melihat nilai itu, banyak warga DKI Jakarta yang mengernyitkan dahi.
Mereka heran dengan sikap anggota DPRD yang masih berupaya menguntungkan diri sendiri di tengah pandemi Covid-19.
Ayu Rentama Siregar, misalnya.
Mantan karyawan bank ini mengaku tak terima dengan wacana kenaikan gaji anggota DPRD.
"Luar biasa ya, masih banyak yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tapi masih sempat-sempatnya anggota DPRD kita naikkin gaji," kata dia saat dihubungi, Selasa (2/12/2020).
Menurut dia, sejauh ini kinerja anggota DPRD DKI Jakarta belum terasa dalam satu tahun terakhir menjabat.
Bahkan selama pandemi Covid-19, Septi merasa tidak ada campur tangan anggota DPRD untuk membantu meringankan beban hidupnya.
Baca juga: Rizieq Shihab: Saya Minta Maaf Kepada Warga Indonesia karena Kerumunan di Bandara dan Petamburan
Baca juga: Reuni 212, Rizieq Shihab inta Maaf Acaranya Menimbulkan Kerumunan Manusia Saat Pandemi Covid-19
Baca juga: Preview & Streaming Dortmund vs Lazio Liga Champions Dini Hari Nanti, Puncak Klasemen jadi Taruhan
"Seharusnya anggaran fokus kepada bantuan rakyat. Orang banyak usaha yang tutup dan PHK di mana-mana kok.
Ini malah ngebet naikkin gaji," kata dia.
Pendapat yang sama juga diutarakan Debora Astrid. Menurut dia, anggaran tersebut lebih tepat disalurkan kepada warga yang mau menjalankan usaha.
Debora menilai banyak korban PHK yang kesulitan menjalankan usaha karena kurang modal.
"Dan pembagian dananya seharusnya tepat sasaran. Jangan kepada warga yang berpura-pura mau mengajukan usaha tapi modalnya malah dipakai sendiri. Tolong pemerintah lebih jernih pikirannya untuk menggunakan dana," terang Debora.
Selain bantuan materil, anggaran tersebut seharusnya juga dialirkan untuk biaya pemeriksaan kesehatan masyarakat.
