Sah, APBD Kampar Tahun 2021 Ketuk Palu Rp 2,48 Triliun, Untuk Apa Saja Alokasinya?

Dalam rapat paripurna ini juga dibahas sejumlah Ranperda untuk tahun 2021.

Ada beberapa Ranperda yang diajukan DPRD Kampar, salah satunya yakni terkait aturan desa adat dan tanah ulayat.

Faisal mengatakan, Ranperda Desa Adat ini penting dalam rangka menjaring anggaran APBN dan juga pengembangan pariwisata nantinya.

Pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Alot

Sejumlah Ranperda diajukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar untuk dirampungkan pada tahun 2020. Ranperda yang diajukan ini melalui pembahasan ketat di DPRD Kampar.

Salah satu yang jadi pembahasan alot di DPRD Kampar yakni terkait Ranperda Penyertaan Modal ke sejumlah BUMD di Kampar dan juga BUMD Provinsi Riau.

Politisi Partai Golkar, yang juga Wakil Ketua DPRD Kampar, Repol, Selasa (1/12/2020) menuturkan Ranperda ini masih dibahas di pansus.

"Disini kita meminta penjelasan terkait angka anggaran yang diajukan untuk penyertaan modal," katanya.

Ia mengatakan, pengajuan anggaran penyertaan modal ini perlu ada kajian, jangan sembarang di patok.

Untuk melakukan penyertaan modal harus terukur dan perusahaan yang dilakukan penyertaan modal jelas dan bonafit kinerjanya.

Menurutnya prinsip penyertaan modal dilakukan untuk meraup keuntungan bagi daerah, bukan menghabiskan uang daerah.

Ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memastikan perusahaan yang disuntikkan dana sehat kinerjanya terlebih dahulu.

Menurut Repol dari perusahaan yang diajukan untuk dilakukan penyertaan modal banyak yang tidak sehat kinerjanya.

Perusahaan daerah seperti Bumi Kampar Sarana Energi yang tidak jelas kinerjanya, BPR Sarimadu dan BPRS Berkah Dana Fadhillah yang Non Performing Loan (NPL) masih tinggi dan lain sebagainya.

Sementara itu Anggota DPRD Kampar, Juswari Umar Said beberapa waktu lalu mengatakan bahwa analisis untuk dilakukannya penyertaan modal tidak jelas analisisnya.